Nunukan, 5/6 (Antara) - Pejabat Gubernur Kalimantan Utara, Dr Ir Irianto Lambrie MSi, di Nunukan, Selasa malam menegaskan akan mengutamakan pegawai negeri sipil (PNS) yang berasal dari wilayah Kaliamntan Utara sendiri yang akan mengisi jabatan organisasi pemerintahannya kelak.
Ia mengatakan, langkah ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan berbagai kalangan termasuk seluruh bupati/walikota se-Kalimantan Utara pada pertemuan beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Bulungan, ibukota Provinsi Kalimantan Utara.
Hal ini dinilainya sangat beralasan untuk menghindari terjadinya konflik horisontal di kalangan staf dan pejabat lainnya jika memosisikan PNS yang berasal dari luar wilayah Kalimantan Utara.
"Saran ini saya anggap cukup baik, karena penempatan posisi jabatan di dalam organisasi pemerintahan seringkali terjadi konflik horisontal. Sementara hal itu yang saya harus antisipasi makanya tetap mengutamakan PNS yang berasal dari wilayah Kalimantan Utara nanti," ucap Irianto saat ramah tamah dengan sejumlah pejabat di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (4/6) malam.
Namun dia mengatakan PNS sebagai bagian dari alat perekat bangsa dan negara di Indonesia maka tetap membuka peluang bagi PNS yang berasal dari luar wilayah Kalimantan Utara ini menjadi bagian dari organisasi pemerintahan provinsi itu.
"Jadi kita harus terbuka dan berani bersaing dengan kejujuran, sportivitas, kompetensi, profesionalisme yang kita miliki," imbaunya.
Irianto mengaku dari informasi dari lima pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Utara terdapat sejumlah nama yang dinilainya cukup kompeten untuk menduduki sejumlah jabatan strategis nantinya.
Untuk mempersiapkan jajaran Pemprov Kalimantan Utara, dia meminta kepada pemerintah dari lima kabupaten/kota untuk cepat merespons langkah yang akan dilakuka tersebut dengan merekomendasikan nama-nama PNS yang dinilainya kompeten.
Selama ini, lanjut dia, baru Pemkab Bulungan yang responsif atau cepat menanggapi hal itu dengan menerbitkan surat persetujuan mutasi kepada 95 PNS mengisi oraganisasi Pemprov Kalimantan Utara.
"Ibarat berlomba, PNS (Kabupaten) Bulungan yang sudah lebih duluan lari. Bahkan masih dijanjikan 100 orang lagi dalam waktu dekat ini," kata dia.
Ia menyampaikan bahwa Pemprov Kalimantan Utara memiliki 304 jabatan struktural diantaranya sekretaris daerah, sekretaris DPRD, 3-4 jabatan asisten, tujuh kepala biro, sembilan kepala dinas, empat kepala kantor teknis yaitu Inspektorat, Bappeda, Badan pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Badan Kesbangpol dan Badan Penanggulangan Bencana).
Selanjutnya 33 jabatan eselon IIA dan 76 jabatan eselon IIIA, karena di tingkat provinsi tidak dikenal eselon B dan khusus Sekretaris DPRD mulai diisi enam bulan sebelum pembentukan DPRD, bebernya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Ia mengatakan, langkah ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan berbagai kalangan termasuk seluruh bupati/walikota se-Kalimantan Utara pada pertemuan beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Bulungan, ibukota Provinsi Kalimantan Utara.
Hal ini dinilainya sangat beralasan untuk menghindari terjadinya konflik horisontal di kalangan staf dan pejabat lainnya jika memosisikan PNS yang berasal dari luar wilayah Kalimantan Utara.
"Saran ini saya anggap cukup baik, karena penempatan posisi jabatan di dalam organisasi pemerintahan seringkali terjadi konflik horisontal. Sementara hal itu yang saya harus antisipasi makanya tetap mengutamakan PNS yang berasal dari wilayah Kalimantan Utara nanti," ucap Irianto saat ramah tamah dengan sejumlah pejabat di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (4/6) malam.
Namun dia mengatakan PNS sebagai bagian dari alat perekat bangsa dan negara di Indonesia maka tetap membuka peluang bagi PNS yang berasal dari luar wilayah Kalimantan Utara ini menjadi bagian dari organisasi pemerintahan provinsi itu.
"Jadi kita harus terbuka dan berani bersaing dengan kejujuran, sportivitas, kompetensi, profesionalisme yang kita miliki," imbaunya.
Irianto mengaku dari informasi dari lima pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Utara terdapat sejumlah nama yang dinilainya cukup kompeten untuk menduduki sejumlah jabatan strategis nantinya.
Untuk mempersiapkan jajaran Pemprov Kalimantan Utara, dia meminta kepada pemerintah dari lima kabupaten/kota untuk cepat merespons langkah yang akan dilakuka tersebut dengan merekomendasikan nama-nama PNS yang dinilainya kompeten.
Selama ini, lanjut dia, baru Pemkab Bulungan yang responsif atau cepat menanggapi hal itu dengan menerbitkan surat persetujuan mutasi kepada 95 PNS mengisi oraganisasi Pemprov Kalimantan Utara.
"Ibarat berlomba, PNS (Kabupaten) Bulungan yang sudah lebih duluan lari. Bahkan masih dijanjikan 100 orang lagi dalam waktu dekat ini," kata dia.
Ia menyampaikan bahwa Pemprov Kalimantan Utara memiliki 304 jabatan struktural diantaranya sekretaris daerah, sekretaris DPRD, 3-4 jabatan asisten, tujuh kepala biro, sembilan kepala dinas, empat kepala kantor teknis yaitu Inspektorat, Bappeda, Badan pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Badan Kesbangpol dan Badan Penanggulangan Bencana).
Selanjutnya 33 jabatan eselon IIA dan 76 jabatan eselon IIIA, karena di tingkat provinsi tidak dikenal eselon B dan khusus Sekretaris DPRD mulai diisi enam bulan sebelum pembentukan DPRD, bebernya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013