Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Makmur HAPK menekankan adanya pemerataan pembangunan di semua wilayah seiring dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara di wilayah Provinsi Kaltim.
" Kita berharap adanya pemerataan, Jangan sampai hanya fokus pada pembangunan infrastruktur di IKN semata," kata Makmur di Samarinda.
Menurut Makmur, seharusnya infrastruktur seluruh wilayah di Kaltim ini mendapat perhatian khusus lah dari pemerintah pusat dengan adanya rencana pemindahan IKN di Kaltim.
Pihaknya terus memperjuangkan dana pembangunan infrastuktur di daerah diantaranyaperbaikan jalan rusak yang ada di beberapa wilayah di Kaltim.
Makmur berharap pulihnya jalur transportasi bisa berimbas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Jalannya harapan kami diperbaiki, Kubar kami sering koordinasikan ke balai dan provinsi. Jangan sampai jalan di lokasi IKN mulus, namun saat kita ke Kutai Barat jalannya memperihatinkan," jelasnya.
Makmur menegaskan jalan-jalan yang menjadi kewenangan pusat agar segera direalisasikan perbaikan melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN).
"Yang mana kewenangan pusat kami serahkan ke BBPJN," tegasnya.
Logo-DPRD kaltim (Dok Antaranews Kaltim)
Termasuk jalan-jalan rusak yang kemenangannya dimiliki provinsi, agar juga melakukan perbaikan.
Tahun 2020 lalu, jalan provinsi mencapai sepanjang 895 kilometer. Dari angka itu, jalan dengan kondisi baik hanya 69,7 persen.
Jalan dengan kondisi baik mencapai kurang lebih 408 kilometer, kondisi sedang 216 kilometer, kondisi rusak dan ringan mencapai 101 kilometer, dan kondisi rusak berat mencapai 196 kilometer.
