Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri periode 2001-2009 Noer Hassan Wirajuda menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi posisi Indonesia dalam misi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) menyusul perkembangan terbaru dari konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Selepas acara diskusi kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam, Hassan mengatakan pertemuan ini membahas dampak eskalasi perang terhadap peluang keberhasilan misi BoP yang selama ini difokuskan pada upaya gencatan senjata (ceasefire), bantuan kemanusiaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurutnya, Presiden menegaskan bahwa evaluasi diperlukan mengingat dinamika situasi di lapangan terus berkembang. Pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk komitmen pendanaan serta pengiriman pasukan Indonesia yang selama ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam misi tersebut.
"Keputusan kan belum. Pasti beliau akan mengevaluasi dan mengambil keputusan yang tepat pada waktunya," ujar Hassan.
Baca juga: MUI: Indonesia jangan terburu-buru tinggalkan BoP
Terkait dengan kemungkinan Indonesia keluar dari BoP, Hassan menyebut Presiden tidak menutup opsi tersebut apabila misi dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan awal, atau keberhasilannya semakin kecil.
Hassan mengatakan Presiden sejak awal telah menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak untuk keluar, apabila visi misi BoP sudah tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, lanjut Hassan, hal tersebut berpotensi melemahkan kemungkinan BOP berhasil.
"Presiden mengatakan kita akan menilai apakah sejauh mana BOP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi," pungkasnya.
Baca juga: Personel militer Indonesia akan ditempatkan di Gaza Selatan pada awal April
