Paser (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Kabupaten Paser melibatkan kelompok tani nelayan andalan (KTNA) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyediaan pangan murah khususnya beras sekaligus untuk mengendalikan inflasi di daerah.
"Tahap awal ada lima sampai sepuluh BUMDes dan KTNA dilibatkan sebagai mitra pemerintah Kabupaten," Kata Kepala Distapang Paser, Taharuddin, di Tanah Grogot, Kamis (18/4).
Sebelum ditetapkan sebagai mitra pemerintah daerah, kata dia, akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu.
Lanjutnya BUMDes dan KTNA yang dilibatkan statusnya masih aktif, baik administrasi dan operasional, serta berkomitmen memenuhi ketentuan yang disepakati bersama.
Untuk itu, dalam penunjukan BUMDes sebagai mitra, Distapang Paser melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Pengurus KTNA yang mengetahui persis eksistensi dan kredibilitas BUMDes maupun KTNA.
"BUMDes dan KTNA yang dipilih akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Paser," katanya.
Taharuddin menjelaskan, dengan keterlibatan KTNA dan BUMDes, komoditas pangan yang dijual berasal dari produksi petani lokal. Kegiatan penyediaan pangan murah tidak hanya dilakukan di Kota Tanah Grogot tetapi juga dilakukan secara merata di desa-desa yang dikategorikan daerah rentan rawan pangan.
Ia menjelaskan sejauh ini kegiatan tersebut dilakukan di outlet pangan di jalan R.A Kartini Tanah Grogot setiap hari besar keagamaan-nasional dan akhir tahun. Barang-barang pangan murah yang dijual berasal dari Bulog dan distributor pangan mitra pemerintah.
Dikemukakannya untuk tahap awal komoditas yang dibeli dari petani adalah beras yang dijual di BUMDes-BUMDes yang ditunjuk. Mereka tersebar di Kecamatan Tanah Grogot, Paser Belengkong, Kuaro, Long Ikis, dan Batu Engau.
Adapun mekanisme yang akan digunakan adalah Distapang Paser akan membeli komoditas pangan dari petani.
"Untuk tahap awal, baru satu komoditas yang akan difokuskan yaitu beras," katanya.
Taharuddin menginginkan ke depannya pemerintah dapat memanfaatkan potensi pangan lokal untuk kebutuhan pangan di daerah. Bahkan pemerintah Kabupaten sedang menyiapkan regulasinya untuk penyediaan pangan bersubsidi harga bagi masyarakat sasaran tertentu dengan harga murah.
“Misalnya jika pemerintah daerah beli beras Rp16.000 per kilogram, kami jual lagi ke masyarakat dengan harga di bawah harga beli pemerintah," katanya.
Ia berharap penyediaan pangan lokal bisa menjangkau masyarakat hingga di daerah pelosok, sehingga tidak terjadi kelangkaan barang yang bisa memicu terjadinya inflasi.(Adv)
