Komitmen Kaltim lepas ketergantungan dari batu bara dan migas

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen melaksanakan transformasi ekonomi untuk melepas ketergantungan pada sektor ekstraktif pertambangan dan migas.

Tulang punggung ekonomi "Benua Etam " ke depan akan diarahkan pada sektor yang lebih ramah lingkungan berbasis renewable resource atau sumber daya alam terbarukan.

Dengan komitmen tersebut, Pemprov harus memastikan sektor batu bara dan migas, yang selama ini menjadi andalan pengungkit capaian realisasi investasi daerah, harus dialihkan pada sektor lain yang bisa menghasilkan nilai ekonomi.

Sejumlah kebijakan telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dengan membuka lebar berbagai peluang investasi, antara lain, pengembangan proyek infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi dan industri, sektor pariwisata, perdagangan, serta sektor lainnya.

Kebijakan tersebut terus dipromosikan Pemerintah dalam setiap kesempatan, termasuk mekanisme kerja sama luar negeri serta kemudahan dalam perizinan untuk berusaha.

Saat menjabat Gubernur Kaltim, Isran Noor berulang kali mempromosikan keberhasilan Kaltim sebagai penjaga hutan secara berkelanjutan dalam program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Asia Pasifik kepada para pengusaha di luar negeri.

Kalimantan Timur tercatat berhasil mencapai total pengurangan emisi 31,9 juta ton CO2eq (periode 1 Juli 2019–31 Desember 2020) dari pelaksanaan program kemitraan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF) yang bertujuan mengurangi emisi dengan skema pembayaran berbasis kinerja.

Menurunkan emisi karbon adalah hal utama yang dilakukannya untuk masyarakat di Kalimantan Timur, Indonesia, dan dunia.

Ada atau tidak ada program FCPF hutan harus terus dijaga dengan memelihara keseimbangan ekologi dan kemanfaatan secara ekonomi.

"Inilah kontribusi besar Kalimantan Timur untuk dunia karena Kalimantan Timur adalah bagian dari paru-paru dunia,” ujar Isran saat melakukan kunjungan ke negara luar, kala itu.

Melalui program kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF-Carbon Fund) dengan Bank Dunia tersebut, Pemprov Kaltim telah menerima dana insentif senilai Rp260 Miliar.

Strategi promosi sebagai daerah ramah lingkungan kepada dunia luar ternyata membuahkan hasil pada peningkatan iklim investasi di Kaltim, setidaknya dalam kurun 3 tahun terakhir.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kaltim, pencapaian realisasi investasi terus naik, yakni pada tahun 2020 sebesar Rp31,38 triliun, tahun 2021 sebesar Rp41,17 triliun, dan tahun 2022 sebesar Rp57,76 triliun.

Sementara data investasi pada tahun 2023 belum dirilis secara resmi, namun berdasarkan progres laporan akumulasi realisasi investasi dari bulan Januari-September 2023, sudah mencapai Rp 49,74 triliun atau 77,13 persen dari target realisasi investasi pada tahun 2023 yakni sebesar Rp 64,5 triliun.

Peningkatan iklim investasi di Kaltim tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Ibu Kota Nusantara ( IKN) yang saat ini terus dikebut pembangunannya.

Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana besar untuk memulai pembangunan Ibu Kota di wilayah Kaltim tersebut. Tercatat pada tahun 2022 Pemerintah menggelontorkan dana Rp5,5 triliun melalui APBN, pada 2023 telah terkucur Rp26,7 triliun. Pada 2024, penggunaan APBN untuk IKN lebih besar lagi, dengan alokasi Rp40,6 triliun

Momentum perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Tanah Borneo itu telah membuka banyak peluang investasi baru bagi dunia usaha, baik dalam rangka pengembangan sektor usaha atau untuk mendekat dengan pusat pemerintahan.

Dampak secara nyata segera dirasakan beberapa kabupaten dan kota di Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN. Kota Balikpapan, Samarinda, Paser, dan Kutai Kartanegara bakal menerima manfaat dengan masuknya investasi baru dari perusahaan lokal maupun internasional yang ingin membuka usaha di dekat lokasi IKN.

Tak membutuhkan waktu lama, faktanya sejumlah perusahaan besar nasional mulai berbondong- bondong melakukan investasi besar di wilayah Kalimantan Timur.

Pada September 2023 tercatat dua pabrik smelter nikel dibangun di Kaltim. Pertama di Kariangau, Balikpapan, dengan investasi Rp6,5 triliun oleh PT Mitra Murni Perkasa (MMP) dan kedua di daerah Pendingin, Kecamatan Sanga Sanga, Kutai Kartanegara, dibangun smelter nikel dengan investasi kurang lebih Rp30 triliun oleh PT Kalimantan Ferro Industry (KFI).

Dengan geliat sektor usaha yang berkembang pesat di sejumlah daerah, membuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim berupaya memantapkan visi dan misi iklim investasi di daerah untuk melepas ketergantungan pada sektor ekstraktif pertambangan dan migas.

Pemerintah Kaltim terus memacu sektor investasi di luar industri ekstraktif dengan menggencarkan iklim investasi di sektor pertanian dan pariwisata.

Pemprov Kaltim saat ini memberi perhatian lebih pada sektor pariwisata dan pertanian. Karena usaha pariwisata multiplier effect-nya luas, sedangkan sektor pertanian mampu menyerap banyak tenaga kerja. Pertanian dalam arti luas mencakup semuanya, termasuk kelautan dan perikanan.

Pemprov Kaltim telah membangun jaringan dengan kementerian teknis sektoral untuk mendukung upaya pengembangan ladang investasi di luar sektor migas dan batu bara. Termasuk bersinergi dengan perangkat daerah  terkait, sebagai pengelola sektor hulu dalam penyiapan bahan baku produksi.

Melalui dinas teknis sektoral tersebut diharapkan bisa mempersiapkan dengan matang bahan baku produksi khususnya dari produk pertanian dan perkebunan sebelum para investor berdatangan.

Memaksimalkan ekonomi nonmigas dan batu bara ini sangat mungkin dilakukan. Terlebih dengan pemindahan IKN ke Kaltim, banyak investor yang mulai melirik Benua Etam sebagai wilayah seksi untuk berinvestasi.

"Banyak investor yang mencari posisi atas keberadaan IKN di Kaltim. Contohnya negara tetangga Malaysia saja, sudah lima kali mengunjungi Kaltim," tutur Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim Puguh Harjanto.

Di samping itu, ada beberapa aspek yang bisa dilakukan untuk menggaet para calon investor. Seperti aspek bahan baku, skema pembiayaan, potensi konsumen/pelanggan, atau menggunakan aspek komparatif dengan daerah lain.

Soal tarif listrik, di Kaltim lebih murah dibandingkan dengan wilayah Sulawesi sehingga wilayah Kaltim lebih efisien untuk dibangun industri smelter.

Untuk mendorong pengembangan investasi, Pemprov Kaltim bersama dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk Kamar Dagang Industri (Kadin) Kaltim, berkomitmen untuk aktif dalam perencanaan awal hingga mempromosikan peluang-peluang investasi yang ada.

Kadin Kaltim bersama dengan Pemprov Kaltim terus memberikan dukungan kepada para investor yang berminat berinvestasi di provinsi ini.

Kadin setempat juga minta bantuan Pemerintah Pusat dan daerah untuk menyediakan infrastruktur yang representatif demi kemudahan iklim investasi.

Infrastruktur merupakan kebutuhan penting yang perencanaannya harus disinkronkan antara pusat dan daerah untuk mewujudkan investasi yang lebih baik di daerah.

Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut fluktuasi harga komoditas merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi perekonomian Kaltim.

Sebagai provinsi yang sangat tergantung pada sektor tambang dan energi, terutama batu bara, minyak, dan gas alam, Kaltim memang rentan terhadap perubahan harga komoditas global.

Oleh sebab itu, Akmal sepakat dengan konsep jangka panjang yang digagas Gubernur Kaltim sebelumnya untuk mematangkan transformasi ekonomi dengan melepas ketergantungan pada sektor ekstraktif pertambangan dan migas.

Sejak dilantik pada 2 Oktober 2023, Akmal Malik terus bergerak ke seluruh kabupaten dan kota untuk melihat potensi wisata, budaya, dan sektor pertanian yang bisa dikembangkan sebagai pendobrak perekonomian baru bagi daerah.

Kekayaan alam di Kaltim memang lengkap, seperti hutan, sungai, laut, danau, bahkan budaya yang dimiliki. Dengan dukungan  infrastruktur penunjang dan promosi yang tepat, sektor nonmigas bakal memberi kontribusi signifikan bagi daerah.

Sejumlah potensi wisata tersebut tersebar di sepuluh Kabupaten dan kota di Kaltim, antara lain, di Kabupaten Paser dengan potensi wisata Gunung Boba (Gunung Embun) di Desa Luan, Kampung Warna Warni di Desa Janju dan Pasir Putih Pantai Pasir di Desa Paser Mayang

Kabupaten Berau dengan potensi wisata Kepulauan Derawan Biduk-Biduk Labuan Cermin, Pulau Maratua. Kota Bontang dengan potensi wisata Beras Basah, Guntung, Kampung Pelangi. Kabupaten Kutai Barat dengan potensi wisata Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan, Kersik Gerbangan (anggrek hitam).

Kota Samarinda dengan potensi wisata Desa Pampang, Masjid Shirathal Mustaqiem, Kampung Ketupat.

Kota Balikpapan dengan potensi wisata pantai dan wisata buatan dan wisata alam, petualangan, serta pendidikan. Kabupaten Mahakam Ulu dengan potensi wisata Long Melaham, Batu Majang, dan Long Pahangai.

Kabupaten Kutai Timur dengan potensi wisata Goa Mengkuris, Pulau Miang, dan Pantai Teluk Lombok. Kutai Kartanegara dengan potensi wisata Pulau Kumala, Desa Kedang Ipi dan Sungai Hitam Samboja. Kabupaten Penajam Paser Utara dengan potensi wisata Tanjung Jumlai, Mangrove Mentawir, dan susur Sungai Tunan.

Sektor pertanian sejak dulu juga didorong lebih berkembang, meskipun sejumlah hasil pertanian di wilayah Kaltim seperti karet, kelapa, kopi, lada, coklat, kelapa sawit, gula aren telah menjadi bagian dari komoditas industri.

Kondisi geografis wilayah daratan Kaltim yang cukup luas yakni 127.346,92 km² menjadi potensi besar untuk pengembangan pertanian yang bisa menambah pendapatan asli daerah.

Apalagi fakta di lapangan banyak ditemukan lahan tidur pascapenambangan batu bara, yang ditinggalkan begitu saja oleh para pemiliknya.

Bekaa lahan tambang tersebut kini sudah banyak yang telah digarap oleh kepala desa dan masyarakat setempat sebagai kawasan pertanian terpadu. Konsepnya sederhana, suatu kawasan yang terdiri atas sawah, perkebunan, peternakan, bisa dijadikan lokasi wisata dan pendidikan, seperti bekas areal tambang di desa Batuah dan Buana Jaya Kutai Kartanegara.

Di bidang pertanian sebagai program mewujudkan ketahanan pangan daerah, Pemprov Kaltim sejak dulu juga memberikan dorongan kepada kelompok masyarakat untuk gemar menanam, khususnya sayuran, di sekitar tempat tinggal mereka.

Berkembangnya sektor pertanian berbasis rumah tangga itu bisa menciptakan kawasan green house hidroponik, yang memberikan manfaat pada peningkatan ekonomi masyarakat.