Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun mengatakan bahwa kedaulatan pangan harus menjadi prioritas bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang akan bertarung di Pilpres 2024.
"Negara kita ini negara yang sudah tersistem. Menteri boleh sewaktu-waktu berhenti atau mundur, tapi sistem tidak boleh berhenti. Tugas-tugas kenegaraan tidak boleh terhalang hanya dengan adanya pergantian kabinet," ujar Samsun di Samarinda, Senin.
Ia mengatakan kedaulatan pangan adalah kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi rakyat Indonesia. Hal ini tidak boleh tergantung pada satu orang atau satu lembaga saja, apalagi jika ada oknum menteri yang bermasalah hukum.
Samsun menyebutkan momentum Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober lalu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan di Indonesia, khususnya di Kaltim.
Ia menilai ada beberapa cara untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu melalui impor, mendatangkan sumber pangan dari luar daerah, atau menghasilkan sendiri.
"Kita ini masih belum bisa mandiri pangan, masih belum bisa dikatakan swasembada pangan. Kita masih harus mendatangkan sumber pangan dari luar. Ini PR ke depan," katanya.
Samsun berharap Capres-Cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 memiliki visi dan misi yang jelas tentang ketahanan pangan.
Ia juga mengajak masyarakat Kaltim untuk berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan di daerahnya. Ia juga menitik beratkan Kaltim harus swasembada pangan, karena memiliki lahan cukup luas.
Hanya saja, katanya, tinggal bagaimana daerah memaksimalkan dari potensi yang ada untuk menjadi berkah bagi masyarakat Kaltim.
"Kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan tanggung jawab negara," ucap Samsun.
Ia menyerukan untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan di Kaltim, agar tidak bergantung pada impor atau luar daerah.
"Mari kita tanam dan panen sendiri hasil bumi kita yang subur dan berlimpah," ajak Samsun. (Adv/DPRD Kaltim)
