Di Indonesia kesejahteraan sosial dijamin UUD 1945 pasal 33 dan pasal 34. tertulis jelas bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan. Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Namun pada kenyataannya masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan telantar tidak mendapatkan perhatian pemerintah.
Tentang kesejahteraan sosial yang belum maksimal ini, anggota Komisi IV DPRD Kaltim Yakob Ukung menilai, ini merupakan pemandangan yang riil di Kaltim. “Kesejahteraan sosial saat ini memperburuk bagi citra bangsa.
Di Kaltim, hal ini tentu saja berpengaruh buruk bagi citra Kaltim sebagai daerah yang kaya. Faktanya, kesejahteraan sosial masih saja menjadi momok,“ ungkapnya.
Ia juga menguraikan, kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia masih menjadi mimpi, dan tidak pernah ada yang berani menjamin dan memastikan kesejahteraan sosial ini dapat terwujud dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
“Pemerintah harus peka terhadap keterpurukan kondisi sosial di Kaltim saat ini. Terutama bagaimana menampung anak-anak telantar maupun orang tua lanjut usia (lansia). Sekarang banyak panti sosial yang jauh dari kata layak. Padahal ‘kan sudah jelas sekali anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nyatanya pemerintah seakan menutup mata dengan kondisi ini. Walaupun disokong dengan anggaran sosial, namun saya rasa belum maksimal,†kata politikus Partai Gerindra ini.
“Pemberian anggaran untuk panti sosial masih sangat minim. Anggaran yang telah ada dirasa sangat belum cukup untuk menunjang operasional kegiatan panti-panti sosial. Sungguh miris melihat kondisi panti sosial ataui panti jompo di Kaltim. Seharusnya mereka mendapatkan kenyamanan di hari tuanya, bukan malah berada di tempat yang tidak layak,†bebernya.
Hal itu didapatnya setelah berkunjung ke panti jompo di Balikpapan, baru-baru ini.“Bagaimana bisa nyaman dan layak kalau biaya operasional sehari-hari saja tidak cukup,†katanya.
Untuk itu. selain upaya dari pemprov, bersama koleganya di parlemen ia berupaya semaksimal mungkin mencari solusi atas kondisi tersebut.
“DPRD akan mencari jalan keluar agar panti sosial mendapatkan jatah anggaran yang layak untuk kesejahteraan sosial bagi para penghuni serta pegawai yang merawat mereka,“ tegasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
