Sangatta (ANTARA) - Infrastruktur masih menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat yang dihimpun anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026.
“Dari hasil reses, aspirasi masyarakat cukup beragam. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, perikanan sampai fasilitas keagamaan,” ujar Ketua DPRD Kutim, Jimmi, di Sangatta, Senin (7/9).
Ia mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat dari lima daerah pemilihan (dapil) cukup beragam. Namun, kebutuhan terhadap peningkatan infrastruktur dasar masih menjadi perhatian yang banyak disampaikan dalam kegiatan reses.
Kebutuhan infrastruktur yang disampaikan masyarakat antara lain peningkatan kualitas jalan penghubung antardesa dan pemukiman, jalan lingkungan, Jalan Usaha Tani (JUT), drainase serta penerangan jalan umum (LPJU).
Persoalan tersebut dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas warga hingga distribusi hasil pertanian dan kegiatan ekonomi.
Selain infrastruktur, aspirasi masyarakat juga menyentuh sektor pendidikan. Warga mengusulkan dukungan beasiswa serta peningkatan fasilitas sekolah, seperti ruang kelas, lapangan olahraga dan sarana pembelajaran.
Di bidang ekonomi, masyarakat meminta dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM, terutama dalam bentuk permodalan, pendampingan usaha serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Sementara masyarakat di sejumlah wilayah yang mengandalkan sektor pertanian dan peternakan mengusulkan bantuan bibit tanaman, bibit ternak, pupuk dan pestisida. Perbaikan jalan usaha tani juga dinilai penting untuk mempermudah pengangkutan hasil produksi.
“Semua aspirasi ini menjadi catatan bagi kami untuk dibahas dan diperjuangkan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah,” kata Jimmi.
Sementara kebutuhan terhadap sarana dan prasarana tempat ibadah muncul hampir di seluruh dapil. Masyarakat mengusulkan bantuan pembangunan maupun renovasi rumah ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan.
Jimmi menjelaskan aspirasi tersebut dihimpun melalui tatap muka, dialog langsung dengan konstituen serta kunjungan lapangan selama masa reses.
Ia juga melihat langsung sejumlah lokasi yang menjadi usulan pembangunan maupun pekerjaan yang sebelumnya telah mendapatkan alokasi APBD.
Hasil reses tersebut selanjutnya diteruskan kepada Bupati Kutim sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Aspirasi masyarakat yang sudah kami serap dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta prioritas pembangunan,” katanya.
Pewarta: Muhammad Hafif NikolasEditor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
