Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menggelar pendidikan Pancasila melalui program Pendidikan Eksekutif Nasional bagi para pegawai sipil negara dan pegawai badan usaha milik negara (BUMN).
"Namanya Pendidikan Eksekutif Nasional (PEN), kalau saya tidak salah 12 September kita lakukan. Ini kita mulai dari eselon satu. Di satu sisi nanti baru kita juga akan melatih trainers of trainers (TOT). TOT itu nanti mulai dari guru dosen dari level atas sampai ke SD," kata Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa.
Yudian menjelaskan PEN akan berupa pelatihan dalam jangka waktu beberapa hari, seperti yang diberikan Lembaga Ketahanan Nasional RI. Materi pelatihannya seperti materi dalam penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4).
Menurut dia, BPIP mencoba menggencarkan pendidikan Pancasila ke semua kalangan dengan beragam pendekatan yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai ideologi bangsa.
Baca juga: DPRD Kaltim konsultasi Ranperda Pendidikan Pancasila ke MPR RI
"Untuk para pejabat karena mereka punya sumpah jabatan itu ada pendekatan indoktrinisasinya. Jadi, kalau Anda siap jadi PNS, jadi pejabat, ya harus siap menerima Pancasila. Kalau tidak tanda tangan silakan, kira-kira begitu. Ini konsekuensi perjanjian, sebuah perjanjian kenegaraan," ujarnya.
Sementara untuk kalangan lain, seperti remaja dengan kategori maksimal jenjang SMA, BPIP menggencarkan pendidikan melalui skema 70 persen praktik dan 30 persen pengetahuan Pancasila.
Selain itu, BPIP juga akan meluncurkan buku Pendidikan Pancasila pada 21 Agustus 2023 yang ditujukan bagi anak-anak jenjang pendidikan PAUD (pendidikan anak usia dini), TK (taman kanak-kanak), hingga kelompok dewasa di perguruan tinggi.
"Kami mengambil langkah ini, salah satunya adalah satu, ada mulai minggu besok kita akan launching buku Pendidikan Pancasila dari PAUD, TK, sampai perguruan tinggi yang nanti tanggal 21 Agustus itu keynote speaker Ibu Megawati (Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pengarah BPIP)," kata Yudian.
Baca juga: Gubernur Kaltim: Sikap berpancasila menumbuhkan demokrasi sehat
Dia menambahkan BPIP ingin mengembalikan pendidikan Pancasila sebagai yang utama. BPIP ingin memberikan pendidikan Pancasila kepada masyarakat dengan pelatihan yang berlapis-lapis dan melalui pendekatan yang berbeda.
"Pancasila kan dalam tanda petik dipinggirkan, P4 dihapus, BP7 dihapus. Pancasila hanya dijadikan bagian kecil dari PPKN. Sekarang kita kembalikan Pancasila sebagai yang utama didampingi yang lain," ujarnya.
Baca juga: DPRD Kaltim harapkan Perda Pendidikan Pancasila dilaksanakan optimal
PNS dan pegawai BUMN siap-siap ikuti pendidikan Pancasila, mulai September
Rabu, 16 Agustus 2023 6:30 WIB