Legislator Temukan Kesenjangan Pembangunan Wilayah Perbatasan

Nunukan (ANTARA Kaltim) - DPRD Nunukan Kalimantan Utara menemukan masih terjadinya kesenjangan pembangunan antara wilayah perbatasan di Indonesia dengan wilayah perbatasan di Malaysia di Kabupaten Nunukan.

Wakil Ketua DPRD Nunukan, Ruman Tumbo SH di Nunukan, Kamis menyatakan terkait dengan hal itu maka pemerintah Kabupaten Nunukan seyogyanya terus menyuarakan kepada pemerintah pusat soal pembangunan di wilayah perbatasan.

Ia menambahkan, salah satu kesenjangan tersebut adalah ketergantungan masyarakat perbatasan di wilayah itu terhadap Malaysia masih sangat tinggi dan sulit dihindari terutama dalam pemenuhan kebutuahn pokok sehari-hari.

"Secara ekonomi, masyarakat di wilayah perbatasan masih sangat tergantung kepada Malaysia," kata dia.

Langkah yang patut ditempuh Pemkab Nunukan, lanjut Ruman Tumbo adalah dengan mengusulkan anggaran kepada pemerintah pusat dalam rangka memajukan pembangunan di wilayah perbatasan.

Ia mengungkapkan, bukti kentalnya ketergantungan masyarakat Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah perbatasan adalah sulitnya memasarkan produk pertanian, perikanan dan perkebunan seperti kelapa sawit dan kakao.

Selain itu, anggota DPRD Nunukan asal Partai Demokrat ini mengatakan, ketergantungan lain yang masih sulit dikendalikan adalah masalah kebutuhan sehari-hari dimana produk dalam negeri masih sulit diperoleh.

Oleh karena itu dia meminta kepada Pemkab Nunukan untuk mencari strategi meyakinkan pemerintah pusat agar lebih memperhatikan pembangunan di wilayah perbatasan agar kesenjangan tersebut dapat diminimalisir.

Kesenjangan itu, kata dia, ditemukan saat melakukan monitoring kondisi kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia seperti Pulau Sebatik, Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan dan Tulin Onsoi. (*)