Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kaltim asal Dapil utara Kaltim, H Rakhmat Majid Gani menilai perlu pengawasan transaksi valuta asing di perbatasan Kaltim, khususnya penukaran mata uang Ringgit Malaysia (RM) ke Rupiah.
"Perlu pengawasan mengingat di Kabupaten Nunukan banyak transaksi penukaran valuta asing tidak resmi. Apalagi daerah ini belum memiliki 'money changer', maupun lembaga keuangan resmi seperti Bank Indonesia," kata Majid, Rabu (6/2).
Soal belum adanya tempat penukaran uang resmi, hal ini diakui Majid mengingat masih kecilnya jumlah penduduk di daerah ini. Padahal jika melihat kebutuhan dan jumlah transaksi yang terjadi, keberadaannya sangat dibutuhkan.
"Sebaiknya memang segera ada penukaran mata uang yang resmi untuk menghindari potensi beredarnya uang palsu. Karena selama ini tempat penukaran tak dilengkapi alat pendeteksi uang," sebut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Persoalan lainnya kurs penukaran juga tidak sesuai dengan kurs resmi. Majid mencontohkan, untuk 1 RM oleh orang yang menawarkan jasa penukaran dihargai sekitar Rp 3.300, padahal semestinya sekitar Rp 3.125 per 1 RM.
"Hal itu menyebabkan depresiasi mata uang kita. Selain itu peredaran mata uang asing semestinya terdata," papar Majid.
Untuk memenuhi kebutuhan akan penukaran uang, menurutnya perlu berdiri sebuah lembaga keuangan resmi yang menaungi pengawasan peredaran mata uang asing.
"Ini tidak hanya untuk penukaran mata uang Ringgit Malaysia, namun berlaku untuk valuta asing lain seperti Dollar Amerika, Riyal, Dollar Australia maupun mata uang lain. Namun khusus Nunukan memang Ringgit Malaysia yang paling utama," sebutnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met/mir)
Awasi Transaksi Valas di Perbatasan
Kamis, 7 Februari 2013 5:19 WIB
Sebaiknya memang segera ada penukaran mata uang yang resmi untuk menghindari potensi beredarnya uang palsu