Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diisyaratkan bakal menjadi salah satu lokasi alternatif rencana pembangunan pusat data nasional yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
"Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Kominfo ingin membangun pusat data nasional di luar Jakarta. Kaltim termasuk salah satu lokasi yang akan dijajaki bersama beberapa alternatif lokasi di provinsi lain, " kata Plt Kepala Diskominfo Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat dikonfirmasi hasil rapat virtual bersama Kemenkominfo yang diwakili oleh Direktur e-Gov dan Kasubdit Aplikasi Layanan Kemerintahan, bertempat di ruang HOB Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (21/7).
Kemenkominfo, lanjut Jauhar minta dukungan kepada pemerintah daerah terkait ketersediaan lahan kurang lebih 5 hektare untuk pembangunan pusat data nasional, sebab luas bangunannya minimum 50.000 meter persegi.
Kemudian lokasi pusat data nasional harus terletak di wilayah yang tidak pernah atau tidak berpotensi banjir besar dalam kurun waktu 100 tahun. Selain itu terletak pada wilayah yang memiliki kemungkinan gempa 10 persen dalam kurun waktu 50 tahun.
"Tadi sebelum vicon, saya menghubungi Pemkab Kukar (melalui Sekda) untuk menyiapkan lahan eks tambang MHU yang juga sebagai lokasi pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) terbesar di Indonesia. Pemkab Kutai Kartanegara diminta untuk mempersiapkan lahan seluas 20 ha dan mempersiapkan dukungan pasokan listrik dan air bersih. Insya Allah Tim Pusat segera datang utk melakukan survei lapangan, " paparnya.
Selanjutnya juga mempersiapkan dua gardu induk listrik dengan kapasitas 20.000 kVA pada setiap gardu listriknya, sehingga mampu menunjang operasional pusat data nasional dimaksud.
"Suplay listrik disalurkan melalui jalur khusus dan didukung minimal dua penyedia layanan komunikasi, " kata Jauhar.
Jauhar juga meminta kepada Kementerian Kominfo segera berkirim surat kepada Gubernur Kaltim untuk memohon dukungan ketersediaan lahan dimaksud.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
"Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Kominfo ingin membangun pusat data nasional di luar Jakarta. Kaltim termasuk salah satu lokasi yang akan dijajaki bersama beberapa alternatif lokasi di provinsi lain, " kata Plt Kepala Diskominfo Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat dikonfirmasi hasil rapat virtual bersama Kemenkominfo yang diwakili oleh Direktur e-Gov dan Kasubdit Aplikasi Layanan Kemerintahan, bertempat di ruang HOB Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (21/7).
Kemenkominfo, lanjut Jauhar minta dukungan kepada pemerintah daerah terkait ketersediaan lahan kurang lebih 5 hektare untuk pembangunan pusat data nasional, sebab luas bangunannya minimum 50.000 meter persegi.
Kemudian lokasi pusat data nasional harus terletak di wilayah yang tidak pernah atau tidak berpotensi banjir besar dalam kurun waktu 100 tahun. Selain itu terletak pada wilayah yang memiliki kemungkinan gempa 10 persen dalam kurun waktu 50 tahun.
"Tadi sebelum vicon, saya menghubungi Pemkab Kukar (melalui Sekda) untuk menyiapkan lahan eks tambang MHU yang juga sebagai lokasi pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) terbesar di Indonesia. Pemkab Kutai Kartanegara diminta untuk mempersiapkan lahan seluas 20 ha dan mempersiapkan dukungan pasokan listrik dan air bersih. Insya Allah Tim Pusat segera datang utk melakukan survei lapangan, " paparnya.
Selanjutnya juga mempersiapkan dua gardu induk listrik dengan kapasitas 20.000 kVA pada setiap gardu listriknya, sehingga mampu menunjang operasional pusat data nasional dimaksud.
"Suplay listrik disalurkan melalui jalur khusus dan didukung minimal dua penyedia layanan komunikasi, " kata Jauhar.
Jauhar juga meminta kepada Kementerian Kominfo segera berkirim surat kepada Gubernur Kaltim untuk memohon dukungan ketersediaan lahan dimaksud.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020