Nunukan (ANTARA News Kaltim) - Razia yang pernah digencarkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur kepada pegawai negeri sipil (PNS) tidak efektif karena tidak adanya sanksi.
"Razia itu pernah digencarkan oleh Satpol PP dan Linmas pada awal-awal kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Nunukan, Drs Basri-Hj Asmah Gani pada tahun 2011 lalu," kata Kepala Satpol PP dan Linmas Kabupaten Nunukan, AKP H Syafruddin, di Nunukan, Jumat.
Dia mengharapkan ke depan perlu ada tindakan tegas kepada PNS dan tenaga honorer yang ditemukan sering terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan.
"Kalau mau razia ini efektif dan benar-benar mau mendisiplinkan pegawai perlu ada sanksi tegas. Selama tidak ada sanksi, razia juga tidak akan efektif," katanya.
Sanksi yang bisa dilakukan adalah teguran tertulis, pemotongan uang makan, pemotongan gaji berkala sampai penundaan kenaikan pangkat. Ketentuan ini sudah ditegaskan di dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 entang PNS.
Di jajaran Satpol PP dan Linmas Kabupaten Nunukan, Syafruddin mengatakan, sanksi pemotongan uang makan telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu sebesar Rp20 ribu setiap harinya apabila terlambat atau tidak masuk kantor.
Karena itu, dia mengajak jajaran SKPD lainnya juga menerapkan apa yang diberlakukan Satpol PP dan Linmas juga diterapkan supaya pegawai dapat disiplinkan dan ditertibkan.
"Mau disiplin atau tidak. Kalau benar-benar mau disiplin, ya terapkan sanksi kepada jajarannya," tegasnya.
Safruddin menyatakan pula bahwa selama digelar razia, alasan pegawai bermacam-macam. Ada yang beralasan mengantar anaknya ke sekolah, hujan maupun antre BBM di Agen Penjualan Minyak dan Solar (APMS).
Tetapi di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dijelaskan harus emngutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Termasuk sanksi-sanksi yang diberikan apabila malas atau tidak menjalankan tugas.
Sebelumnya, Wakil Bupati Nunukan, Hj Asmah Gani menyatakan bahwa pegawai di jajaran Pemkab Nunukan tidak perlu takut dengan Satpol PP atau sidik jari. Tetapi yang perlu ditakutkan adalah takut pada diri sendiri. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Razia itu pernah digencarkan oleh Satpol PP dan Linmas pada awal-awal kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Nunukan, Drs Basri-Hj Asmah Gani pada tahun 2011 lalu," kata Kepala Satpol PP dan Linmas Kabupaten Nunukan, AKP H Syafruddin, di Nunukan, Jumat.
Dia mengharapkan ke depan perlu ada tindakan tegas kepada PNS dan tenaga honorer yang ditemukan sering terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan.
"Kalau mau razia ini efektif dan benar-benar mau mendisiplinkan pegawai perlu ada sanksi tegas. Selama tidak ada sanksi, razia juga tidak akan efektif," katanya.
Sanksi yang bisa dilakukan adalah teguran tertulis, pemotongan uang makan, pemotongan gaji berkala sampai penundaan kenaikan pangkat. Ketentuan ini sudah ditegaskan di dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 entang PNS.
Di jajaran Satpol PP dan Linmas Kabupaten Nunukan, Syafruddin mengatakan, sanksi pemotongan uang makan telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu sebesar Rp20 ribu setiap harinya apabila terlambat atau tidak masuk kantor.
Karena itu, dia mengajak jajaran SKPD lainnya juga menerapkan apa yang diberlakukan Satpol PP dan Linmas juga diterapkan supaya pegawai dapat disiplinkan dan ditertibkan.
"Mau disiplin atau tidak. Kalau benar-benar mau disiplin, ya terapkan sanksi kepada jajarannya," tegasnya.
Safruddin menyatakan pula bahwa selama digelar razia, alasan pegawai bermacam-macam. Ada yang beralasan mengantar anaknya ke sekolah, hujan maupun antre BBM di Agen Penjualan Minyak dan Solar (APMS).
Tetapi di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dijelaskan harus emngutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Termasuk sanksi-sanksi yang diberikan apabila malas atau tidak menjalankan tugas.
Sebelumnya, Wakil Bupati Nunukan, Hj Asmah Gani menyatakan bahwa pegawai di jajaran Pemkab Nunukan tidak perlu takut dengan Satpol PP atau sidik jari. Tetapi yang perlu ditakutkan adalah takut pada diri sendiri. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012