Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi mengatakan pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada desa untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri dengan di dukung besaran Dana Desa (DD) yang dikucurkan ke desa setiap tahunnya.
"Besaran DD sebagai sumber daya desa dalam membangun semakin besar setiap tahunnya, hal itu merupakan komitmen pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada desa dalam membangun," katanya di Samarinda saat Rakor Strategi Pengembangan SDM di Desa,Rabu malam (10/7).
Dijelaskannya bahwa pemerintah sejak 2015 menggelontorkan DD dari awalnya Rp20,65 triliun, terus meningkat setiap tahunnya hingga pada 2019 mencapai Rp70 triliun. Bahkan pada 2020 direncanakan akan kembali meningkat mencapai Rp75 triliun.
Lanjut Anwar Sanusi saat diterbitkannya UU No6/2014 tentang Desa dan pertama kali diterapkannya DD banyak desa terkejut. Terkejut senang dan terkejut bingung dalam penggunaannya, mengingat sebelumnya komponen ADD biasanya hanya kisaran Rp20 juta perdesa pertahun.
Terkait prioritas penggunaannya, dia menyebut pada tahapan awal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur Karena pada saat itu pelayanan sosial dasar dan infrastruktur desa masih lemah.
"Sekarang karena sudah terbangun meskipun belum sempurna, sehingga bergeser diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM sebagai pendukung peningkatan daya saing,"katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Besaran DD sebagai sumber daya desa dalam membangun semakin besar setiap tahunnya, hal itu merupakan komitmen pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada desa dalam membangun," katanya di Samarinda saat Rakor Strategi Pengembangan SDM di Desa,Rabu malam (10/7).
Dijelaskannya bahwa pemerintah sejak 2015 menggelontorkan DD dari awalnya Rp20,65 triliun, terus meningkat setiap tahunnya hingga pada 2019 mencapai Rp70 triliun. Bahkan pada 2020 direncanakan akan kembali meningkat mencapai Rp75 triliun.
Lanjut Anwar Sanusi saat diterbitkannya UU No6/2014 tentang Desa dan pertama kali diterapkannya DD banyak desa terkejut. Terkejut senang dan terkejut bingung dalam penggunaannya, mengingat sebelumnya komponen ADD biasanya hanya kisaran Rp20 juta perdesa pertahun.
Terkait prioritas penggunaannya, dia menyebut pada tahapan awal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur Karena pada saat itu pelayanan sosial dasar dan infrastruktur desa masih lemah.
"Sekarang karena sudah terbangun meskipun belum sempurna, sehingga bergeser diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM sebagai pendukung peningkatan daya saing,"katanya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019