Tanjung Redeb (Antaranews Kaltim) - Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) berperan strategis dalam mewujudkan pembangunan kampung, karena memiliki tugas mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bedanya hanya tidak memiliki fungsi penganggaran.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat menjadi pembicara Bimtek Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Badan Permusyawaratan Kampung di Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Selasa.
"BPK atau di Desa disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus kompak dan sepakat bekerjasama dengan kepala desa/kampung bersama perangkat desa membangun daerahnya," katanya.
Menurutnya, berdasarkan evaluasi di lapangan peran BPK belum berjalan optimal, hal itu disebabkan beberapa faktor ,misalnya karena anggota BPK mempunyai pekerjaan di luar tugas sebagai anggota BPK, dana operasional tidak mencukupi, perangkat BPK belum profesional dalam melaksanakan fungsinya, serta kurangnya pemahaman pemerintah kampung dan masyarakat terhadap tugas BPK.
Jauhar menjelaskan BPK sesuai pasal 55 UU No.6/2014 tentang desa memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Kampung, menampung dan menyepakati aspirasi masyarakat , dan yang terpenting BPK punya fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.
Lanjut Jauhar jika dilihat dari tugasnya cukup banyak, oleh karena itu setelah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pelatihan manajemen pemerintahan desa sejumlah badan permusyawaratan Kampung dapat berperan aktif dan lebih maksimal.
"Saya yakin BPK maupun pemerintah kampung dapat bekerja maksimal karena telah mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung,"ucap Jauhar.
Sementara Bimtek diikuti sebanyak 70 peserta perwakilan BPK dari lima Kecamatan di Kabupaten Berau yakni Kecamatan Biatan, Talisayan, Batu Putih, Tabalar, dan Biduk-Biduk.
Pada kesempatan itu juga Jauhar menyerahkan piagam penghargaan Bupati Berau bagi BPK berprestasi se Kabupaten Berau.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat menjadi pembicara Bimtek Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Badan Permusyawaratan Kampung di Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Selasa.
"BPK atau di Desa disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus kompak dan sepakat bekerjasama dengan kepala desa/kampung bersama perangkat desa membangun daerahnya," katanya.
Menurutnya, berdasarkan evaluasi di lapangan peran BPK belum berjalan optimal, hal itu disebabkan beberapa faktor ,misalnya karena anggota BPK mempunyai pekerjaan di luar tugas sebagai anggota BPK, dana operasional tidak mencukupi, perangkat BPK belum profesional dalam melaksanakan fungsinya, serta kurangnya pemahaman pemerintah kampung dan masyarakat terhadap tugas BPK.
Jauhar menjelaskan BPK sesuai pasal 55 UU No.6/2014 tentang desa memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Kampung, menampung dan menyepakati aspirasi masyarakat , dan yang terpenting BPK punya fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.
Lanjut Jauhar jika dilihat dari tugasnya cukup banyak, oleh karena itu setelah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pelatihan manajemen pemerintahan desa sejumlah badan permusyawaratan Kampung dapat berperan aktif dan lebih maksimal.
"Saya yakin BPK maupun pemerintah kampung dapat bekerja maksimal karena telah mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung,"ucap Jauhar.
Sementara Bimtek diikuti sebanyak 70 peserta perwakilan BPK dari lima Kecamatan di Kabupaten Berau yakni Kecamatan Biatan, Talisayan, Batu Putih, Tabalar, dan Biduk-Biduk.
Pada kesempatan itu juga Jauhar menyerahkan piagam penghargaan Bupati Berau bagi BPK berprestasi se Kabupaten Berau.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018