Samarinda, (Antaranews Kaltim) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengaku kaget ada beberapa desa di Kaltim yang status Indeks Desa Membangun (IDM) nya turun.
"Saya terperangah melihat hasil analisis mandiri terkait data IDM yang dilakukannya pada satu kecamatan menunjukan terdapat dua desa status IDMnya mengalami penurunan," katanya.
Meskipun Jauhar tidak merinci penurunan status dimaksud dari mandiri ke maju, maju ke berkembang, berkembang ke tertinggal, atau tertinggal menjadi sangat tertinggal.
“Kemarin saya coba menganalisis data tentang IDM dengan sampel 1 kecamatan di Kaltim. Sungguh kaget ketika membandingkan data IDM 2016 dan IDM 2018. Malah ada dua desa yang justru statusnya mengalami penurunan,” katanya.
Menurut dia, menjadi hal aneh jika ada desa yang statusnya turun pada kondisi besarnya dukungan anggaran dana desa yang masuk ke setiap desa. Hingga saat ini tercatat sudah Rp2,205 Triliun dana desa yang mengalir ke Kaltim untuk pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di wilayah Kaltim selama empat tahun terakhir sejak 2015-2018.
“Makanya saat ada kesempatan berbicara dihadapan para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) saya menantang mereka perlu dilanjutkan atau tidak program pendampingan. Kalau mau, kinerjanya harus lebih dioptimalkan agar progres pencairan dan penggunaan dana desa semakin baik. Gilirannya desa semakin maju ditandai status IDMnya semakin baik,” katanya.
Dia mengingatkan agar TPP terus meningkatkan kinerja. Bekerja, kata dia, harus sungguh-sungguh dan tidak boleh asal-asalan.
Secara umum, dari 841 desa se Kaltim yang berstatus mandiri baru dua desa atau 0,24 persen, maju 32 desa atau 3,80 persen, berkembang 288 desa atau 34,24 persen, tertinggal 382 desa atau 45,42 persen, serta sangat tertinggal 177 desa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Saya terperangah melihat hasil analisis mandiri terkait data IDM yang dilakukannya pada satu kecamatan menunjukan terdapat dua desa status IDMnya mengalami penurunan," katanya.
Meskipun Jauhar tidak merinci penurunan status dimaksud dari mandiri ke maju, maju ke berkembang, berkembang ke tertinggal, atau tertinggal menjadi sangat tertinggal.
“Kemarin saya coba menganalisis data tentang IDM dengan sampel 1 kecamatan di Kaltim. Sungguh kaget ketika membandingkan data IDM 2016 dan IDM 2018. Malah ada dua desa yang justru statusnya mengalami penurunan,” katanya.
Menurut dia, menjadi hal aneh jika ada desa yang statusnya turun pada kondisi besarnya dukungan anggaran dana desa yang masuk ke setiap desa. Hingga saat ini tercatat sudah Rp2,205 Triliun dana desa yang mengalir ke Kaltim untuk pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di wilayah Kaltim selama empat tahun terakhir sejak 2015-2018.
“Makanya saat ada kesempatan berbicara dihadapan para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) saya menantang mereka perlu dilanjutkan atau tidak program pendampingan. Kalau mau, kinerjanya harus lebih dioptimalkan agar progres pencairan dan penggunaan dana desa semakin baik. Gilirannya desa semakin maju ditandai status IDMnya semakin baik,” katanya.
Dia mengingatkan agar TPP terus meningkatkan kinerja. Bekerja, kata dia, harus sungguh-sungguh dan tidak boleh asal-asalan.
Secara umum, dari 841 desa se Kaltim yang berstatus mandiri baru dua desa atau 0,24 persen, maju 32 desa atau 3,80 persen, berkembang 288 desa atau 34,24 persen, tertinggal 382 desa atau 45,42 persen, serta sangat tertinggal 177 desa.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018