Samarinda (ANTARA Kaltim) -Â Deklarasi Anti-Hoax yang diprakarsi komunitas Gerakan Anti-Hoax Jurnalis Provinsi Kalimantan Timur dengan melibatkan beberapa kalangan mulai pemerintah hingga masyarakat setempat, tercatat di Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) sebagai peserta terbanyak.
"Sebeneranya peserta deklarasi dan penandatanganan anti-hoax jumlahnya ada sekitar 3.000 orang, tetapi versi MURI hanya mencatat 500 peserta. Ini karena ribuan peserta yang hadir sejak pagi, banyak yang pulang ketika tengah hari," ujar Ketua Gerakan Anti-Hoax Jurnalis Kaltim Charles Siahaan di Samarinda, Sabtu.
Hal itu dikatakan Charles setelah menerima piagam penghargaan dari MURI dengan kategori rekor Deklarasi Anti-Hoax oleh Peserta Terbanyak. Piagam tersebut diserahkan oleh Triyoni, perwakilan MURI dan sudah ditandatangani oleh Ketua Umum MURI Jaya Suprana.
Acara Deklarasi Anti-Hoax yang digelar di Convention Hall Sempaja, Samarinda, tersebut dirangkai dengan dua kegiatan lain, yakni penyerahan penghargaan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peresmian sekaligus penandatangan MoU bidang TIK.
Sejak pagi terdapat sekitar 3.000 peserta yang memadati gedung tersebut, namun selepas tengah hari atau ketika dua acara tersebut sudah selesai, banyak peserta yang meninggalkan lokasi, sedangkan Deklarasi Anti-Hoax dilakukan sekitar pukul 13.00 Wita.
Akibatnya, hanya ada 500 peserta yang masih setia mengikuti dialog dan deklarasi anti-hoax, berikut penandatanganan sebagai bentuk dukungan anti-hoax. Semementara ribuan tandatangan lain yang sudah dilakukan sejak pagi, tidak dihitung oleh MURI.
"Bagi kami tidak masalah ada ribuan tanda tangan dan peserta yang tidak dihitung oleh MURI mengingat mereka sudah balik, kami puas karena gerakan ini sudah tercatat di rekor MURI sebagai peserta terbanyak dan merupakan yang pertama," ujar Ucok, panggilan akrabnya.
Peserta yang hadir dalam Deklarasi Anti-Hoax tersebut berasal dari berbagai komunitas, unsur pemerintahan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemkota Samarinda, unsur pelajar dan mahasiswa.
"Deklarasi Anti-Hoax ini digelar sebagi bentuk kepedulian kami terhadap maraknya hoax di media sosial. Apalagi tahun 2018 dan 2019 menjadi tahun Pemilu bagi Kaltim yang dikhawatirkan memicu khabar hoax, makanya harus kita tangkal sejak sekarang," ujar Ucok. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Sebeneranya peserta deklarasi dan penandatanganan anti-hoax jumlahnya ada sekitar 3.000 orang, tetapi versi MURI hanya mencatat 500 peserta. Ini karena ribuan peserta yang hadir sejak pagi, banyak yang pulang ketika tengah hari," ujar Ketua Gerakan Anti-Hoax Jurnalis Kaltim Charles Siahaan di Samarinda, Sabtu.
Hal itu dikatakan Charles setelah menerima piagam penghargaan dari MURI dengan kategori rekor Deklarasi Anti-Hoax oleh Peserta Terbanyak. Piagam tersebut diserahkan oleh Triyoni, perwakilan MURI dan sudah ditandatangani oleh Ketua Umum MURI Jaya Suprana.
Acara Deklarasi Anti-Hoax yang digelar di Convention Hall Sempaja, Samarinda, tersebut dirangkai dengan dua kegiatan lain, yakni penyerahan penghargaan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peresmian sekaligus penandatangan MoU bidang TIK.
Sejak pagi terdapat sekitar 3.000 peserta yang memadati gedung tersebut, namun selepas tengah hari atau ketika dua acara tersebut sudah selesai, banyak peserta yang meninggalkan lokasi, sedangkan Deklarasi Anti-Hoax dilakukan sekitar pukul 13.00 Wita.
Akibatnya, hanya ada 500 peserta yang masih setia mengikuti dialog dan deklarasi anti-hoax, berikut penandatanganan sebagai bentuk dukungan anti-hoax. Semementara ribuan tandatangan lain yang sudah dilakukan sejak pagi, tidak dihitung oleh MURI.
"Bagi kami tidak masalah ada ribuan tanda tangan dan peserta yang tidak dihitung oleh MURI mengingat mereka sudah balik, kami puas karena gerakan ini sudah tercatat di rekor MURI sebagai peserta terbanyak dan merupakan yang pertama," ujar Ucok, panggilan akrabnya.
Peserta yang hadir dalam Deklarasi Anti-Hoax tersebut berasal dari berbagai komunitas, unsur pemerintahan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemkota Samarinda, unsur pelajar dan mahasiswa.
"Deklarasi Anti-Hoax ini digelar sebagi bentuk kepedulian kami terhadap maraknya hoax di media sosial. Apalagi tahun 2018 dan 2019 menjadi tahun Pemilu bagi Kaltim yang dikhawatirkan memicu khabar hoax, makanya harus kita tangkal sejak sekarang," ujar Ucok. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017