Balikpapan (ANTARA Kaltim) -  Pemkot Balikpapan bersiap-siap membahas kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Balikpapan menyusul rencana Pemerintah Pusat memotong dana yang ditransfer ke daerah.

"Kami tunggu dulu keputusan pemerintah pusat. Bila nanti memang dipotong banyak maka APBD Perubahan akan kita bahas kembali," kata Wali Kota Rizal Effendi di Balikpapan, Jumat.

Pemerintah Pusat berencana akan memangkas dana transfer daerah lebih dari Rp68 triliun. Dana ini biasa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Termasuk yang kemungkinan dipangkas adalah dana belanja kementerian dan lembaga yang dihabiskan di daerah yang bersama dana yang ditransfer ke daerah itu jumlahnya mencapai Rp133 triliun.

Karena itu, bila memang banyak dipotong oleh pemerintah pusat, lanjut Wali Kota, mau tidak mau nanti hampir semuanya dikaji ulang. Patokannya adalah Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Anggaran Sementara.

"Kita rasionalisasikanlah, biar tidak devisit," kata Wali Kota Rizal.

Karena itu, proyek seperti Balikpapan Islamic Center kemungkinan besar tidak akan dapat dana lagi sampai keadaan membaik. Begitu juga proyek Stadion Balikpapan, yang disebut-sebut semegah Etihad Stadion milik klub Arsenal atau Stamford Bridge-nya Chelsea di Liga Primer Inggris.

Karena itu, menurut Wali Kota, Pemkot akan menagih janji Gubernur Awang Faroek Ishak yang berkata akan mengucurkan dana Rp100 miliar untuk kedua proyek tersebut.

Sebelumnya, pada APBD murni 2016 Pemkot Balikpapan telah memangkas hingga 35 persen anggaran di satuan-satuan kerja perangkat daerah atau dinas-dinas. Pemangkasan ini menyusul ditundanya pencairan dana bagi hasil migas triwulan ke-4 tahun 2015.

Menurut Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, berbagai hal bisa dilakukan Pemkot agar anggaran cukup. Selain berhemat dengan prinsip efektif dan efisien, pendapatan asli daerah juga harus ditingkatkan.

"Di antaranya mengembangkan wisata Balikpapan dengan lebih serius lagi dan memacu ekonomi kemasyarakatan, seperti membina Pedagang Kaki Lima (PKL) dan industri rumah tangga," kata Abdulloh. (*)

Pewarta: Novi Abdi

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016