Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kalimantan Timur Masykur Sarmian mengharapkan pemerintah provinsi setempat terus melobi pemerintah pusat agar bisa menarik bantuan dari APBN guna membiayai pembangunan proyek tol Balikpapan-Samarinda.
Menurut Masykur yang dihubungi di Samarinda, Jumat, dengan adanya bantuan anggaran dari pemerintah pusat, nantinya APBD Kaltim bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur lainnya yang tidak kalah mendesak.
"APBD Kaltim sudah cukup banyak membiayai tol, bagus jika investor cepat ditetapkan, apalagi ditambah APBN, sehingga beban APBD Kaltim bisa sedikit ringan," kata Masykur yang mengaku sedang melakukan kunjungan kerja ke proyek pembangunan tol Cisumdawu di Sumedang, Jawa Barat.
Proyek jalan tol sepanjang 60,5 kilometer yang menghubungkan Cileunyi-Sumedang-Dawuan ini menjadi lokasi studi banding Komisi III DPRD Kaltim untuk pembanding proyek tol Balikpapan-Samarinda.
Selama ini, tambah Masykur, ada kesan Kaltim seakan-akan mampu membiayai proyek-proyek infrastruktur dengan APBD dan hal ini tampaknya ditangkap pemerintah pusat, sehingga Kaltim dibiarkan jalan sendiri.
"Kenyataannya, banyak proyek infrastruktur yang membutuhkan peran pemerintah pusat. Ada jalan tol, Jembatan Pulau Balang, juga Pelabuhan Maloy. Ini contoh konkret," kata Ketua Fraksi PKS itu.
Di sisi lain, ia juga tak membantah bahwa dari sisi ekonomis proyek tol Balikpapan-Samarinda boleh jadi "tidak seksi", sehingga menjadi salah satu alasan pemerintah pusat tidak sepenuh hati mengucurkan APBN.
Namun, menurut Masykur, proyek infrastruktur seperti tol bukan hanya bicara nilai keekonomisan, tetapi juga harus dilihat sisi politisnya, kepentingan jangka panjang, dan kenyataan bahwa Kaltim menyumbang banyak devisa untuk negara.
"Karena itulah saya tekankan kita harus bisa terbuka kepada pusat bahwa proyek infrastruktur tak bisa sepenuhnya dibiayai oleh APBD," kata Masykur.
Pembangunan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 kilometer dibagi lima seksi, yakni seksi I dan V dikerjakan pemerintah, sedangkan tiga seksi lainnya digarap calon investor.
Saat ini untuk seksi II, III, dan IV dalam proses lelang yang diharapkan sudah diputuskan pada Juni mendatang.
Ada empat perusahaan yang lulus tahap prakualifikasi, yakni konsorsium Naza Engineering and Construction dan PT Daya Mulia Turangga, PT Waskita Toll Road, dan Konsorsium PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)-PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi (KBSK)-PT Brantas Abipraya-PT Istaka Karya.
Selain itu, juga terdapat konsorsium PT Jasa Marga-PT Wijaya Karya (Wika)-PT Pembangunan Perumahan-PT Bangun Tjipta Sarana.
Sementara itu, pengerjaan seksi I dari Kilometer 13 Balikpapan ke Samboja pembiayaannya berasal dari APBD Kaltim senilai Rp1,5 triliun.
Untuk pembangunan seksi V dari Km 13 menuju Sepinggan, Balikpapan, melalui pinjaman dari Tiongkok serta sharing APBN sekitar Rp848,55 miliar.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Menurut Masykur yang dihubungi di Samarinda, Jumat, dengan adanya bantuan anggaran dari pemerintah pusat, nantinya APBD Kaltim bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur lainnya yang tidak kalah mendesak.
"APBD Kaltim sudah cukup banyak membiayai tol, bagus jika investor cepat ditetapkan, apalagi ditambah APBN, sehingga beban APBD Kaltim bisa sedikit ringan," kata Masykur yang mengaku sedang melakukan kunjungan kerja ke proyek pembangunan tol Cisumdawu di Sumedang, Jawa Barat.
Proyek jalan tol sepanjang 60,5 kilometer yang menghubungkan Cileunyi-Sumedang-Dawuan ini menjadi lokasi studi banding Komisi III DPRD Kaltim untuk pembanding proyek tol Balikpapan-Samarinda.
Selama ini, tambah Masykur, ada kesan Kaltim seakan-akan mampu membiayai proyek-proyek infrastruktur dengan APBD dan hal ini tampaknya ditangkap pemerintah pusat, sehingga Kaltim dibiarkan jalan sendiri.
"Kenyataannya, banyak proyek infrastruktur yang membutuhkan peran pemerintah pusat. Ada jalan tol, Jembatan Pulau Balang, juga Pelabuhan Maloy. Ini contoh konkret," kata Ketua Fraksi PKS itu.
Di sisi lain, ia juga tak membantah bahwa dari sisi ekonomis proyek tol Balikpapan-Samarinda boleh jadi "tidak seksi", sehingga menjadi salah satu alasan pemerintah pusat tidak sepenuh hati mengucurkan APBN.
Namun, menurut Masykur, proyek infrastruktur seperti tol bukan hanya bicara nilai keekonomisan, tetapi juga harus dilihat sisi politisnya, kepentingan jangka panjang, dan kenyataan bahwa Kaltim menyumbang banyak devisa untuk negara.
"Karena itulah saya tekankan kita harus bisa terbuka kepada pusat bahwa proyek infrastruktur tak bisa sepenuhnya dibiayai oleh APBD," kata Masykur.
Pembangunan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 kilometer dibagi lima seksi, yakni seksi I dan V dikerjakan pemerintah, sedangkan tiga seksi lainnya digarap calon investor.
Saat ini untuk seksi II, III, dan IV dalam proses lelang yang diharapkan sudah diputuskan pada Juni mendatang.
Ada empat perusahaan yang lulus tahap prakualifikasi, yakni konsorsium Naza Engineering and Construction dan PT Daya Mulia Turangga, PT Waskita Toll Road, dan Konsorsium PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)-PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi (KBSK)-PT Brantas Abipraya-PT Istaka Karya.
Selain itu, juga terdapat konsorsium PT Jasa Marga-PT Wijaya Karya (Wika)-PT Pembangunan Perumahan-PT Bangun Tjipta Sarana.
Sementara itu, pengerjaan seksi I dari Kilometer 13 Balikpapan ke Samboja pembiayaannya berasal dari APBD Kaltim senilai Rp1,5 triliun.
Untuk pembangunan seksi V dari Km 13 menuju Sepinggan, Balikpapan, melalui pinjaman dari Tiongkok serta sharing APBN sekitar Rp848,55 miliar.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016