Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,6 miliar untuk pemulangan sebanyak 736 orang mantan anggota kelompok Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat Gunawan ketika dihubungi dari Samarinda, Senin, menyatakan anggaran tersebut termasuk untuk evakuasi dari perkampungan mantan anggota Gafatar dari tiga kecamatan ke ibu kota kabupaten hingga pendampingan ke-16 provinsi daerah tujuan mereka, serta akomodasi selama berada di penampungan.
"Anggaran yang dibutuhkan untuk pemulangan mantan anggota Gafatar tersebut mencapai Rp2,6 miliar. Awalnya, kami estimasi anggaran hanya Rp2 miliar, namun karena akan dilakukan pendampingan hingga ke provinsi tujuan pemulangan sehingga anggaran yang dibutuhkan membengkak mencapai Rp2,6 miliar," ujar Gunawan.
Ia menambahkan Pemkab Kutai Barat telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait bantuan anggaran pemulangan mantan anggota Gafatar tersebut.
"Kami optimistis Pemerintah Provinsi Kaltim akan membantu anggaran pemulangan mantan anggota Gafatar, seperti yang diberikan kepada Pemkab Kutai Kartanegara. Apalagi, jumlahnya di sini (Kutai Barat) jauh lebih besar dan daerah tujuan pemulangan juga lebih banyak, yakni 16 provinsi," kata Gunawan.
Saat ini, lanjut Gunawan, sedang dilakukan proses evakuasi mantan anggota Gafatar dari kawasan permukiman mereka di Kampung Mendung, Kecamatan Muara Pahu menuju Taman Budaya Sendawar (TBS).
"Saat ini kami bersama TNI dan Polri serta instansi terkait lainnya tengah melakukan evakuasi mantan anggota Gafatar dari Kampung Mendung ke TBS yang akan ditempuh selama satu hingga dua jam dengan menggunakan truk dan bus," tutur Gunawan.
Selama dua hari di penampungan di TBS, mantan anggota Gafatar tersebut akan didata dan diberi pembinaan.
"Jadi, selama dua hari mereka akan diberi pembinaan karena memang sudah kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk memberikan pembinaan agar pemahaman mereka bisa kembali. Sesuai jadwal Tim Terpadu yang telah dibentuk, mantan anggota Gafatar tersebut akan diberangkatkan ke Kota Balikpapan, kemudian diinapkan di Asrama Haji Balikpapan sebelum diterbangkan ke-16 provinsi daerah tujuan pemulangan," kata Gunawan.
Ratusan mantan anggota Gafatar itu rencananya dipulangkan menggunakan pesawat mulai 19 sampai 20 Februari 2016.
Tim Terpadu juga saat ini masih mendata jumlah barang milik mantan anggota Gafatar yang telah terjual. Sebagian barang itu telah dijual sendiri oleh pemiliknya.
"Kami masih mendata jumlah barang yang telah terjual dan ada sebagian barang yang mereka jual sendiri, seperti laptop dan printer. Namun, barang mereka yang belum sempat terjual akan diamankan oleh Pemkab Kutai Barat dan jika nanti terjual uangnya akan diberikan kepada mereka," ujar Gunawan.
Dari 736 mantan anggota Gafatar yang ada di tiga kecamatan di Kutai Barat tersebut, terdapat empat orang yang belum diketahui secara pasti asal daerahnya.
"Ada empat mantan anggota kelompok Gafatar yang tidak diketahui tujuan pemulangannya karena mereka seperti masih bingung mau pulang ke mana. Pada dasarnya, mereka sebenarnya tidak mau dipulangkan, tetapi karena ini sudah menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, sehingga tidak ada tawar-menawar dan mereka harus tetap dipulangkan," katanya.
"Beberapa mantan anggota Gafatar tersebut sudah berpindah-pindah tempat, misalnya ada yang dari Bali, kemudian ke NTT, lalu ke NTB, sebelum akhirnya ke Kutai Barat," ujar Gunawan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat Gunawan ketika dihubungi dari Samarinda, Senin, menyatakan anggaran tersebut termasuk untuk evakuasi dari perkampungan mantan anggota Gafatar dari tiga kecamatan ke ibu kota kabupaten hingga pendampingan ke-16 provinsi daerah tujuan mereka, serta akomodasi selama berada di penampungan.
"Anggaran yang dibutuhkan untuk pemulangan mantan anggota Gafatar tersebut mencapai Rp2,6 miliar. Awalnya, kami estimasi anggaran hanya Rp2 miliar, namun karena akan dilakukan pendampingan hingga ke provinsi tujuan pemulangan sehingga anggaran yang dibutuhkan membengkak mencapai Rp2,6 miliar," ujar Gunawan.
Ia menambahkan Pemkab Kutai Barat telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait bantuan anggaran pemulangan mantan anggota Gafatar tersebut.
"Kami optimistis Pemerintah Provinsi Kaltim akan membantu anggaran pemulangan mantan anggota Gafatar, seperti yang diberikan kepada Pemkab Kutai Kartanegara. Apalagi, jumlahnya di sini (Kutai Barat) jauh lebih besar dan daerah tujuan pemulangan juga lebih banyak, yakni 16 provinsi," kata Gunawan.
Saat ini, lanjut Gunawan, sedang dilakukan proses evakuasi mantan anggota Gafatar dari kawasan permukiman mereka di Kampung Mendung, Kecamatan Muara Pahu menuju Taman Budaya Sendawar (TBS).
"Saat ini kami bersama TNI dan Polri serta instansi terkait lainnya tengah melakukan evakuasi mantan anggota Gafatar dari Kampung Mendung ke TBS yang akan ditempuh selama satu hingga dua jam dengan menggunakan truk dan bus," tutur Gunawan.
Selama dua hari di penampungan di TBS, mantan anggota Gafatar tersebut akan didata dan diberi pembinaan.
"Jadi, selama dua hari mereka akan diberi pembinaan karena memang sudah kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk memberikan pembinaan agar pemahaman mereka bisa kembali. Sesuai jadwal Tim Terpadu yang telah dibentuk, mantan anggota Gafatar tersebut akan diberangkatkan ke Kota Balikpapan, kemudian diinapkan di Asrama Haji Balikpapan sebelum diterbangkan ke-16 provinsi daerah tujuan pemulangan," kata Gunawan.
Ratusan mantan anggota Gafatar itu rencananya dipulangkan menggunakan pesawat mulai 19 sampai 20 Februari 2016.
Tim Terpadu juga saat ini masih mendata jumlah barang milik mantan anggota Gafatar yang telah terjual. Sebagian barang itu telah dijual sendiri oleh pemiliknya.
"Kami masih mendata jumlah barang yang telah terjual dan ada sebagian barang yang mereka jual sendiri, seperti laptop dan printer. Namun, barang mereka yang belum sempat terjual akan diamankan oleh Pemkab Kutai Barat dan jika nanti terjual uangnya akan diberikan kepada mereka," ujar Gunawan.
Dari 736 mantan anggota Gafatar yang ada di tiga kecamatan di Kutai Barat tersebut, terdapat empat orang yang belum diketahui secara pasti asal daerahnya.
"Ada empat mantan anggota kelompok Gafatar yang tidak diketahui tujuan pemulangannya karena mereka seperti masih bingung mau pulang ke mana. Pada dasarnya, mereka sebenarnya tidak mau dipulangkan, tetapi karena ini sudah menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, sehingga tidak ada tawar-menawar dan mereka harus tetap dipulangkan," katanya.
"Beberapa mantan anggota Gafatar tersebut sudah berpindah-pindah tempat, misalnya ada yang dari Bali, kemudian ke NTT, lalu ke NTB, sebelum akhirnya ke Kutai Barat," ujar Gunawan. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016