Samarinda (ANTARA Kaltim) - DPRD Kabupaten Berau melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka studi banding peningkatan kapasitas kesekretariatan untuk menunjang tugas kedewanan dan menuju kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Berau Syarifatul Syadiah ketika dihubungi di Samarinda, Minggu, mengatakan lembaganya merasa perlu melakukan kegiatan ini agar mampu menjalankan tugas dan kinerja dengan lebih baik lagi.
Kunjungan yang berlangsung pada Jumat (14/8) itu diikuti Wakil Ketua DPRD H Saga, Sekwan Syahmardai dan sejumlah anggota, antara lain Burhan, Mulyadi, dan Husien Djafrie.
Rombongan diterima Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf, dan beberapa anggota yakni Andi Harun, Ichruni Lutfi Sarasakti, dan Edy Kurniawan.
"Banyak hal yang ingin kami tanyakan, mulai dari bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan hingga memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan," kata Syadiah.
Menurutnya, peran DPRD sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sangat penting. Dewan dalam melaksanakan fungsinya tidak akan maksimal tanpa didukung oleh peran kesekretariatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
"Berbagai peraturan yang baru tentunya harus dipahami oleh sekretariat dewan. Hal ini guna mencegah berbagai hal yang dapat merugikan di kemudian hari, karena ketidakpahaman peraturan," ujarnya.
Anggota DPRD Kaltim Andi Harun mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan sangat jelas menggambarkan posisi pemerintah dengan DPRD adalah sejajar, bahkan bagian yang tidak terpisahkan.
Ia menambahkan komunikasi antara DPRD dengan pemerintah sangat penting untuk dijaga agar visi, misi serta tujuan dari program pembangunan dalam arti luas bisa dilaksanakan dengan maksimal.
"Dewan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ini bertujuan menciptakan iklim yang sehat sebagaimana yag diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,"sebut Andi.
Di samping itu, DPRD sebagai manifestasi dari rakyat di parlemen tentu harus mampu melihat dan mendengar sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat dan mampu untuk memperjuangkannya, sehingga tujuan menuju masyarakat sejahtera bisa semakin mudah terwujud.
"Momen Musrenbang adalah salah satu bagian dari DPRD dalam menyampaikan berbagai keluhan masyarakat kepada pemerintah, sehingga pemerintah sebagai pelaksana mampu membuat program penyelesaian masalah," ucap Andi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ketua DPRD Kabupaten Berau Syarifatul Syadiah ketika dihubungi di Samarinda, Minggu, mengatakan lembaganya merasa perlu melakukan kegiatan ini agar mampu menjalankan tugas dan kinerja dengan lebih baik lagi.
Kunjungan yang berlangsung pada Jumat (14/8) itu diikuti Wakil Ketua DPRD H Saga, Sekwan Syahmardai dan sejumlah anggota, antara lain Burhan, Mulyadi, dan Husien Djafrie.
Rombongan diterima Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf, dan beberapa anggota yakni Andi Harun, Ichruni Lutfi Sarasakti, dan Edy Kurniawan.
"Banyak hal yang ingin kami tanyakan, mulai dari bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan hingga memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan," kata Syadiah.
Menurutnya, peran DPRD sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sangat penting. Dewan dalam melaksanakan fungsinya tidak akan maksimal tanpa didukung oleh peran kesekretariatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
"Berbagai peraturan yang baru tentunya harus dipahami oleh sekretariat dewan. Hal ini guna mencegah berbagai hal yang dapat merugikan di kemudian hari, karena ketidakpahaman peraturan," ujarnya.
Anggota DPRD Kaltim Andi Harun mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan sangat jelas menggambarkan posisi pemerintah dengan DPRD adalah sejajar, bahkan bagian yang tidak terpisahkan.
Ia menambahkan komunikasi antara DPRD dengan pemerintah sangat penting untuk dijaga agar visi, misi serta tujuan dari program pembangunan dalam arti luas bisa dilaksanakan dengan maksimal.
"Dewan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ini bertujuan menciptakan iklim yang sehat sebagaimana yag diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,"sebut Andi.
Di samping itu, DPRD sebagai manifestasi dari rakyat di parlemen tentu harus mampu melihat dan mendengar sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat dan mampu untuk memperjuangkannya, sehingga tujuan menuju masyarakat sejahtera bisa semakin mudah terwujud.
"Momen Musrenbang adalah salah satu bagian dari DPRD dalam menyampaikan berbagai keluhan masyarakat kepada pemerintah, sehingga pemerintah sebagai pelaksana mampu membuat program penyelesaian masalah," ucap Andi. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015