Bontang (ANTARA Kaltim) - Ketua Komisi III DPRD Bontang, Kalimantan Timur, Rustam HS menilai pemerintah kota setempat kurang serius menangani banjir, menyusul kecilnya anggaran yang dialokasikan melalui dinas terkait.
Menurut Rustam saat dihubungi di Bontang, Rabu, mengatakan kecilnya alokasi anggaran penanganan banjir itu diketahui saat DPRD melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum beberapa waktu lalu.
"Alokasi anggaran untuk penanganan banjir tahun ini hanya Rp15 miliar, dengan rincinan Rp10 miliar dari APBD Bontang dan Rp5 miliar dari APBD Kaltim. Ini bukti pemerintah tidak serius," kata politisi Partai Golkar itu.
Ia mengatakan permasalahan banjir seharusnya menjadi fokus dan program prioritas pemkot, karena hampir setiap tahun terjadi.
"Banjir ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Banjir yang masih terjadi menjadi bukti program penanggulangan belum berjalan maksimal, padahal APBD kita cukup besar. Saya kira tidak terlalu susah untuk menangani persoalan banjir," tambah Rustam.
Rustam menambahkan persoalan banjir tidak bisa ditangani secara sambil lalu. Selain banjir kiriman dari hulu sungai di wilayah kabupaten Kutai Timur, banjir di Bontang juga terjadi akibat intrusi air laut ke darat atau rob.
Jika hujan deras turun dan kondisi air laut pasang, hampir dipastikan kawasan padat penduduk di sepanjang Sungai Bontang dan Sungai Guntung akan terendam.
"Penanganan banjir tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah, tetapi peran masyarakat juga sangat penting, terutama mereka yang tinggal di bantaran sungai," ucapnya.
Rustam juga menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan Pemkot Bontang melalui Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum untuk kegiatan irigasi dan normalisasi sungai.
"Pemkot hanya mengalokasikan anggaran Rp10 miliar, angka itu terlalu minim. Kalau kita perhatikan sekarang, sungai di Bontang sudah tidak bisa dikatakan sungai lagi, karena sudah sangat sempit dan dangkal akibat banyak rumah warga yang menjorok ke sungai," jelasnya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Menurut Rustam saat dihubungi di Bontang, Rabu, mengatakan kecilnya alokasi anggaran penanganan banjir itu diketahui saat DPRD melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum beberapa waktu lalu.
"Alokasi anggaran untuk penanganan banjir tahun ini hanya Rp15 miliar, dengan rincinan Rp10 miliar dari APBD Bontang dan Rp5 miliar dari APBD Kaltim. Ini bukti pemerintah tidak serius," kata politisi Partai Golkar itu.
Ia mengatakan permasalahan banjir seharusnya menjadi fokus dan program prioritas pemkot, karena hampir setiap tahun terjadi.
"Banjir ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Banjir yang masih terjadi menjadi bukti program penanggulangan belum berjalan maksimal, padahal APBD kita cukup besar. Saya kira tidak terlalu susah untuk menangani persoalan banjir," tambah Rustam.
Rustam menambahkan persoalan banjir tidak bisa ditangani secara sambil lalu. Selain banjir kiriman dari hulu sungai di wilayah kabupaten Kutai Timur, banjir di Bontang juga terjadi akibat intrusi air laut ke darat atau rob.
Jika hujan deras turun dan kondisi air laut pasang, hampir dipastikan kawasan padat penduduk di sepanjang Sungai Bontang dan Sungai Guntung akan terendam.
"Penanganan banjir tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah, tetapi peran masyarakat juga sangat penting, terutama mereka yang tinggal di bantaran sungai," ucapnya.
Rustam juga menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan Pemkot Bontang melalui Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum untuk kegiatan irigasi dan normalisasi sungai.
"Pemkot hanya mengalokasikan anggaran Rp10 miliar, angka itu terlalu minim. Kalau kita perhatikan sekarang, sungai di Bontang sudah tidak bisa dikatakan sungai lagi, karena sudah sangat sempit dan dangkal akibat banyak rumah warga yang menjorok ke sungai," jelasnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015