Balikpapan (ANTARA Kaltim) -Â Lembaga Swadaya Masyarakat Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL) mengatakan, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat jelek sistem pelayanan kesehatan di Balikpapan.
"Sebelumnya Pemerintah Kota Balikpapan sudah memiliki program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan warga tidak banyak mengeluh," kata Koordinator Stabil, Heri di Balikpapan, Selasa.
Namun begitu pemerintah pusat melaksanakan program BPJS, masyarakat banyak mengeluhkan sistem pelayanan kesehatan yang tidak transparan tersebut, katanya.
"Tidak adanya transparansi dari BPJS dan sistem pengawasannya pun tidak ada, sehingga masyarakat banyak mengeluhkan pelayanan kesehatan yang didapat," katanya.
Heri menjelaskan, program Jamkesda dan Jamkesmas yang dilaksanakan Pemkot Balikpapan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digulirkan dana tahun lalu sebesar Rp32 miliar.
"Dengan dana sebesar itu jarang ada pelayanan kesehatan yang dikeluhkan, tapi sekarang masyarakat bayar perbulan untuk kelas I sebesar Rp59.500, kelas II sebesar Rp42.500 dan kelas III sebesar Rp25.500," katanya.
Jika warga Balikpapan sebanyak 600 ribu jiwa dan yang ikut program BPJS misalnya 300 ribu jiwa dengan rata-rata perbulan bayar Rp35 ribu per orang maka totalnya Rp126 miliar, katanya.
"Harusnya dana BPJS sebesar itu harus dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, bukannya merosot seperti ini. Maka diharapkan DPRD Balikpapan ke depan membuat peraturan daerah terkait pelayanan kesehatan yang diselenggarakan BPJS," ucapnya.
Hal serupa dikatakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Ida Prahastuty mengatakan, banyaknya menerima keluhan warga terkait sistem pelayanan BPJS.
"Kita tahu BPJS itu regulasi untuk memudahkan pelayanan kesehatan, namun implementasinya terjadi pencederaan dalam pelayanan kesehatan," kata Ida.
Belum lagi penggunaannya harus seminggu setelah kartu BPJS itu selesai dan hal itu sangat tidak manusiawi. Seharusnya BPJS menggunakan kearifan lokal dalam melakukan pelayanan kesehatan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Sebelumnya Pemerintah Kota Balikpapan sudah memiliki program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan warga tidak banyak mengeluh," kata Koordinator Stabil, Heri di Balikpapan, Selasa.
Namun begitu pemerintah pusat melaksanakan program BPJS, masyarakat banyak mengeluhkan sistem pelayanan kesehatan yang tidak transparan tersebut, katanya.
"Tidak adanya transparansi dari BPJS dan sistem pengawasannya pun tidak ada, sehingga masyarakat banyak mengeluhkan pelayanan kesehatan yang didapat," katanya.
Heri menjelaskan, program Jamkesda dan Jamkesmas yang dilaksanakan Pemkot Balikpapan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digulirkan dana tahun lalu sebesar Rp32 miliar.
"Dengan dana sebesar itu jarang ada pelayanan kesehatan yang dikeluhkan, tapi sekarang masyarakat bayar perbulan untuk kelas I sebesar Rp59.500, kelas II sebesar Rp42.500 dan kelas III sebesar Rp25.500," katanya.
Jika warga Balikpapan sebanyak 600 ribu jiwa dan yang ikut program BPJS misalnya 300 ribu jiwa dengan rata-rata perbulan bayar Rp35 ribu per orang maka totalnya Rp126 miliar, katanya.
"Harusnya dana BPJS sebesar itu harus dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, bukannya merosot seperti ini. Maka diharapkan DPRD Balikpapan ke depan membuat peraturan daerah terkait pelayanan kesehatan yang diselenggarakan BPJS," ucapnya.
Hal serupa dikatakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Ida Prahastuty mengatakan, banyaknya menerima keluhan warga terkait sistem pelayanan BPJS.
"Kita tahu BPJS itu regulasi untuk memudahkan pelayanan kesehatan, namun implementasinya terjadi pencederaan dalam pelayanan kesehatan," kata Ida.
Belum lagi penggunaannya harus seminggu setelah kartu BPJS itu selesai dan hal itu sangat tidak manusiawi. Seharusnya BPJS menggunakan kearifan lokal dalam melakukan pelayanan kesehatan. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015