Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan mengajak kaum perempuan turut aktif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan turut berpartisipasi menangkal hoaks (berita bohong) serta politik uang.
"Kami memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu yang melibatkan perempuan dalam Pilkada," kata Ketua Bawaslu Balikpapan Wasanti saat sosialisasi pengawasan Pilkada di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (18/7).
Menurut Wasanti, perempuan sering dianggap sebagai mediator atau tempat yang rawan terhadap praktik-praktik tersebut. Oleh karena itu Bawaslu menggelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada kelompok perempuan tentang bahaya politik uang dan hoaks.
Ia mengemukakan, sosialisasi dengan tema perempuan mengawal pilkada 2024 juga dilakukan oleh Bawaslu RI.
Saat sosialisasi, Bawaslu mengundang berbagai organisasi perempuan di Balikpapan, termasuk Kohati, mahasiswa dari GMNI, GMKI, dan HMI.
“Mereka dianggap memiliki jaringan kader yang bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat,” harapnya.
Wasanti menilai masih ada stigma di masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua setelah laki-laki, padahal perempuan memiliki hak politik yang sama.
Ia menegaskan bahwa pelaku politik uang dalam Pilkada, baik pemberi maupun penerima dapat dikenakan sanksi, berbeda dengan Pemilu di mana hanya pemberi yang di sanksi.
Wasanti juga menyoroti pentingnya anggaran Pilkada yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun anggaran hibah yang merupakan pajak rakyat.
“Anggaran ini harus digunakan sebagaimana mestinya,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Kami memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu yang melibatkan perempuan dalam Pilkada," kata Ketua Bawaslu Balikpapan Wasanti saat sosialisasi pengawasan Pilkada di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (18/7).
Menurut Wasanti, perempuan sering dianggap sebagai mediator atau tempat yang rawan terhadap praktik-praktik tersebut. Oleh karena itu Bawaslu menggelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada kelompok perempuan tentang bahaya politik uang dan hoaks.
Ia mengemukakan, sosialisasi dengan tema perempuan mengawal pilkada 2024 juga dilakukan oleh Bawaslu RI.
Saat sosialisasi, Bawaslu mengundang berbagai organisasi perempuan di Balikpapan, termasuk Kohati, mahasiswa dari GMNI, GMKI, dan HMI.
“Mereka dianggap memiliki jaringan kader yang bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat,” harapnya.
Wasanti menilai masih ada stigma di masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua setelah laki-laki, padahal perempuan memiliki hak politik yang sama.
Ia menegaskan bahwa pelaku politik uang dalam Pilkada, baik pemberi maupun penerima dapat dikenakan sanksi, berbeda dengan Pemilu di mana hanya pemberi yang di sanksi.
Wasanti juga menyoroti pentingnya anggaran Pilkada yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun anggaran hibah yang merupakan pajak rakyat.
“Anggaran ini harus digunakan sebagaimana mestinya,” katanya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024