Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya menurunkan tingkat prevalensi stunting melalui berbagai kebijakan dan intervensi, salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah penyelenggaraan Rembuk Stunting Tahun 2024.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni di Samarinda, Selasa, menyampaikan pemerintah telah mengalokasikan bantuan keuangan spesifik untuk penanganan stunting.
“Untuk percepatan penurunan stunting, kami telah mengalokasikan beberapa kebijakan intervensi dalam bentuk bantuan keuangan. Tahun ini, bantuan tersebut dapat mencakup 10 kabupaten dan kota,” kata Sri Wahyuni.
Rembuk Stunting tahun 2024 mengambil tema percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2024 dan monev pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting.
Namun, Sri Wahyuni menyayangkan untuk tahun 2025, hanya delapan kabupaten dan kota yang mengajukan usulan bantuan keuangan spesifik. Dua kabupaten, yaitu Penajam Paser Utara (PPU) dan Mahakam Ulu, tidak mengajukan usulan meskipun angka stunting di Mahakam Ulu rendah, angka stunting di PPU masih tinggi.
“Ini yang kita sayangkan. Kami tidak bisa memberikan alokasi bantuan keuangan tanpa input di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” ujarnya
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menekankan pentingnya perhatian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kabupaten dan kota dalam mengajukan usulan bantuan keuangan.
“Kami memberikan subsidi keuangan belanja desa sebagai bagian dari belanja spesifik bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota. Namun, tahun ini hanya tiga kabupaten yang menginput di SIPD, yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kutai Timur,” cakapnya.
Melalui TPPS kabupaten dan kota, Sri Wahyuni berharap hal ini menjadi perhatian serius. Karena pihaknya sudah mengeluarkan kebijakan serta mekanisme, dan ini harus bersinergi.
“Mudah-mudahan tahun depan intervensi penurunan stunting dengan inovasi yang lebih baik bisa tercapai,” ucapnya.
Dengan upaya ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap dapat mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi yang lebih sehat dan cerdas di masa depan.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Kaltim Mispoyo diharapkan delapan aksi konvergensi yang dilaksanakan di 10 kabupaten dan kota agar bisa bersinergi, selaras, dan berkolaborasi.
Tahun ini, 10 kabupaten dan kota telah melaksanakan penanggulangan stunting pada bulan Februari sampai April, sebelum dilaksanakan musrenbang di kabupaten dan kota.
Rembuk stunting dihadiri, Kepala BKKBN Kaltim, Perangkat Daerah Kaltim, TPPS Kabupaten dan Kota, TP PKK Kaltim, Akademisi serta Baznas. (Adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni di Samarinda, Selasa, menyampaikan pemerintah telah mengalokasikan bantuan keuangan spesifik untuk penanganan stunting.
“Untuk percepatan penurunan stunting, kami telah mengalokasikan beberapa kebijakan intervensi dalam bentuk bantuan keuangan. Tahun ini, bantuan tersebut dapat mencakup 10 kabupaten dan kota,” kata Sri Wahyuni.
Rembuk Stunting tahun 2024 mengambil tema percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2024 dan monev pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting.
Namun, Sri Wahyuni menyayangkan untuk tahun 2025, hanya delapan kabupaten dan kota yang mengajukan usulan bantuan keuangan spesifik. Dua kabupaten, yaitu Penajam Paser Utara (PPU) dan Mahakam Ulu, tidak mengajukan usulan meskipun angka stunting di Mahakam Ulu rendah, angka stunting di PPU masih tinggi.
“Ini yang kita sayangkan. Kami tidak bisa memberikan alokasi bantuan keuangan tanpa input di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” ujarnya
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menekankan pentingnya perhatian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kabupaten dan kota dalam mengajukan usulan bantuan keuangan.
“Kami memberikan subsidi keuangan belanja desa sebagai bagian dari belanja spesifik bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota. Namun, tahun ini hanya tiga kabupaten yang menginput di SIPD, yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kutai Timur,” cakapnya.
Melalui TPPS kabupaten dan kota, Sri Wahyuni berharap hal ini menjadi perhatian serius. Karena pihaknya sudah mengeluarkan kebijakan serta mekanisme, dan ini harus bersinergi.
“Mudah-mudahan tahun depan intervensi penurunan stunting dengan inovasi yang lebih baik bisa tercapai,” ucapnya.
Dengan upaya ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap dapat mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi yang lebih sehat dan cerdas di masa depan.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Kaltim Mispoyo diharapkan delapan aksi konvergensi yang dilaksanakan di 10 kabupaten dan kota agar bisa bersinergi, selaras, dan berkolaborasi.
Tahun ini, 10 kabupaten dan kota telah melaksanakan penanggulangan stunting pada bulan Februari sampai April, sebelum dilaksanakan musrenbang di kabupaten dan kota.
Rembuk stunting dihadiri, Kepala BKKBN Kaltim, Perangkat Daerah Kaltim, TPPS Kabupaten dan Kota, TP PKK Kaltim, Akademisi serta Baznas. (Adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024