Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemandangan wajah kemiskinan negeri ini selalu menjadi hiasan yang memperburuk citra bagi pengambil kebijakan. Kinerja pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan setiap saat selalu dipertanyakan. Apalagi bicara dalam konteks anggaran, program pengentasan kemiskinan tidak pernah absen dalam pembahasan APBD di beberapa sektor program pada beberapa SKPD baik provinsi maupun kota.
Namun dalam implementasinya, baik dalam pengalokasian anggaran maupun dalam penggunaannya selalu tidak berkorelasi terhadap pengurangan angka kemiskinan di daerah. Bahkan program pemerintah pusat dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) dianggap sebagai program yang membuat masyarakat semakin tak berdaya dan nyatanya menjadi sia-sia saja. Terkesan memanjakan masyarakat yang memang sudah apatis atas kehidupan mereka.
Demikian kondisi yang digambarkan anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Bahrid Buseng. Ia berpendapat pemerintah dan DPRD Kaltim sudah maksimal dalam mendorong penekanan kuantitas kemiskinan tersebut, namun masih ada keterbatasan dalam menjalani prosesnya.
“Sebenarnya pemerintah dan DPRD sudah sangat maksimal sekali dalam mengatasi kemiskinan tersebut, bahkan program-program yang di buat pemerintah untuk mengatasi kemiskinan selalu didukung DPRD. Saya juga sangat setuju bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah memikirkan segala solusinya, mungkin salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan, tentunya dengan dukungan DPRD, “ ucapnya saat ditemui di ruang kerja.
Wakil rakyat dari Fraksi Golkar ini juga sangat berharap bahwa pemerintah provinsi memprioritaskan program yang dibuat untuk menangani masalah ini.
Menurutnya dari data, selama 5 than terakhir persentase tingkat kemiskinan di Kaltim sekarang telah menurun. Dari tahun 2008 hingga 2012 yaitu dari 8,53% menurun menjadi 6,68%. Jadi pada dasarnya, kata dia, program yang telah berjalan sesuai harapan mesti lebih diseriusi.
“Saya sangat setuju dengan program yang telah dikonsepkan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Namun masih ada yang harus dimaksimakan dalam program tersebut, penuntasan kemiskinan juga harus dibarengi dengan penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang baik.
Sebab, banyaknya investor yang masuk mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bisa mengentaskan kemiskinan di daerah, kondisi di daerah juga mesti di benahi agar investasi bisa berkembang dan bisa membuka diri agar investor bisa masuk ke kaltim, serta memperbanyak bank perkreditan rakyat agar usaha kecil menengah mandiri dapat berkembang dan meningkatkan usaha rakyat,“ ucapnya mengakhiri. (Humas DPRD kaltim/adv/yud/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Namun dalam implementasinya, baik dalam pengalokasian anggaran maupun dalam penggunaannya selalu tidak berkorelasi terhadap pengurangan angka kemiskinan di daerah. Bahkan program pemerintah pusat dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) dianggap sebagai program yang membuat masyarakat semakin tak berdaya dan nyatanya menjadi sia-sia saja. Terkesan memanjakan masyarakat yang memang sudah apatis atas kehidupan mereka.
Demikian kondisi yang digambarkan anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Bahrid Buseng. Ia berpendapat pemerintah dan DPRD Kaltim sudah maksimal dalam mendorong penekanan kuantitas kemiskinan tersebut, namun masih ada keterbatasan dalam menjalani prosesnya.
“Sebenarnya pemerintah dan DPRD sudah sangat maksimal sekali dalam mengatasi kemiskinan tersebut, bahkan program-program yang di buat pemerintah untuk mengatasi kemiskinan selalu didukung DPRD. Saya juga sangat setuju bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah memikirkan segala solusinya, mungkin salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan, tentunya dengan dukungan DPRD, “ ucapnya saat ditemui di ruang kerja.
Wakil rakyat dari Fraksi Golkar ini juga sangat berharap bahwa pemerintah provinsi memprioritaskan program yang dibuat untuk menangani masalah ini.
Menurutnya dari data, selama 5 than terakhir persentase tingkat kemiskinan di Kaltim sekarang telah menurun. Dari tahun 2008 hingga 2012 yaitu dari 8,53% menurun menjadi 6,68%. Jadi pada dasarnya, kata dia, program yang telah berjalan sesuai harapan mesti lebih diseriusi.
“Saya sangat setuju dengan program yang telah dikonsepkan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Namun masih ada yang harus dimaksimakan dalam program tersebut, penuntasan kemiskinan juga harus dibarengi dengan penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang baik.
Sebab, banyaknya investor yang masuk mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bisa mengentaskan kemiskinan di daerah, kondisi di daerah juga mesti di benahi agar investasi bisa berkembang dan bisa membuka diri agar investor bisa masuk ke kaltim, serta memperbanyak bank perkreditan rakyat agar usaha kecil menengah mandiri dapat berkembang dan meningkatkan usaha rakyat,“ ucapnya mengakhiri. (Humas DPRD kaltim/adv/yud/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014