Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur (BPSDM Kaltim) melakukan peningkatan kapasitas bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Berau, melalui pelatihan agar kelembagaan dan manajemen lebih kuat.
"Pelatihan ini dilakukan untuk mendukung Visi Misi Gubernur Kaltim, yaitu 'Membangun Kaltim Berdaulat' terutama misi kelima, 'Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional, dan Berorientasi Pelayanan Publik'," ujar Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi di Samarinda, Minggu.
Melalui rilis yang dikirim oleh M Jauhar Efendi, salah seorang widyaiswara di BPSDM Kaltim, Nina menjelaskan bahwa mereka yang dilatih tersebut bukan hanya pengelolaan BUMDes, tapi juga aparatur kampung (desa) di kabupaten setempat, yakni totalnya ada 60 pengelola BUMDes dan aparatur kampung.
"Mengapa pelatihan ini melibatkan aparat kampung dan unsur BUMDes, karena tujuannya adalah agar tercipta sinergi antara keduanya, terutama dalam pengelolaan BUMDes yang bertujuan untuk membangkitkan ekonomi pedesaan," katanya.
BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak di bidang perekonomian, yakni lembaga yang dibentuk dan dikelola perwakilan masyarakat bersama pemerintah desa dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa.
Menurutnya, berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset.
Kemudian mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengembangan SDM di Provinsi Kaltim, maka BPSDM setempat menginisiasi pelaksanaan pelatihan bagi aparat desa dan unsur BUMDes dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Berdasarkan laporan Apriyana, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, pelatihan selama tiga hari tersebut untuk memberikan pemahaman kepada peserta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, salah seorang narasumber dalam pelatihan ini, membawakan materi tentang Tata Kelola BUMDes menuju Badan Usaha Profesional dan materi tentang Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
"Ada Widyaiswara yang memberikan materi tentang Dinamika Kelompok, yakni Badi Zulfa Nihayati. Ada juga pemateri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dari Politeknik Sahid Jakarta dan Universitas Parahyangan. Mereka memiliki kompetensi sebagai fasilitator dan praktisi Dana Desa," kata Jauhar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Pelatihan ini dilakukan untuk mendukung Visi Misi Gubernur Kaltim, yaitu 'Membangun Kaltim Berdaulat' terutama misi kelima, 'Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional, dan Berorientasi Pelayanan Publik'," ujar Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi di Samarinda, Minggu.
Melalui rilis yang dikirim oleh M Jauhar Efendi, salah seorang widyaiswara di BPSDM Kaltim, Nina menjelaskan bahwa mereka yang dilatih tersebut bukan hanya pengelolaan BUMDes, tapi juga aparatur kampung (desa) di kabupaten setempat, yakni totalnya ada 60 pengelola BUMDes dan aparatur kampung.
"Mengapa pelatihan ini melibatkan aparat kampung dan unsur BUMDes, karena tujuannya adalah agar tercipta sinergi antara keduanya, terutama dalam pengelolaan BUMDes yang bertujuan untuk membangkitkan ekonomi pedesaan," katanya.
BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak di bidang perekonomian, yakni lembaga yang dibentuk dan dikelola perwakilan masyarakat bersama pemerintah desa dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa.
Menurutnya, berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset.
Kemudian mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengembangan SDM di Provinsi Kaltim, maka BPSDM setempat menginisiasi pelaksanaan pelatihan bagi aparat desa dan unsur BUMDes dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Berdasarkan laporan Apriyana, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, pelatihan selama tiga hari tersebut untuk memberikan pemahaman kepada peserta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, salah seorang narasumber dalam pelatihan ini, membawakan materi tentang Tata Kelola BUMDes menuju Badan Usaha Profesional dan materi tentang Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
"Ada Widyaiswara yang memberikan materi tentang Dinamika Kelompok, yakni Badi Zulfa Nihayati. Ada juga pemateri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dari Politeknik Sahid Jakarta dan Universitas Parahyangan. Mereka memiliki kompetensi sebagai fasilitator dan praktisi Dana Desa," kata Jauhar.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023