Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas'ud menyatakan, provinsi ini memiliki potensi mendapat tambahan pendapatan asli daerah (PAD) hingga ratusan miliar per bulan, yakni dari kegiatan memandu kapal melawati bawah jembatan untuk menghindari kecelakaan.
"Ini merupakan potensi besar, namun sayang potensi ini tidak ditangkap sehingga kegiatan ini ditangkap oleh instansi vertikal dan BUMN seperti Pelindo dan KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan)," ujar Hasan, panggilan akrabnya, beberapa hari lalu.
Seharusnya, kata dia, Pemprov Kaltim melalui perusahaan umum daerah (Perusda) bisa terlibat dalam pengolongan kapal atau memandu kapal lewati kolong jembatan tersebut, karena BUMN dan Perusda memiliki hak yang sama, bedanya hanya Perusda milik pemerintah daerah, sementara BUMN milik pemerintah pusat.
Hal inilah yang sedang pihaknya perjuangkan untuk pengelolaannya, apalagi jembatan merupakan aset daerah, sehingga sudah selayaknya pemerintah daerah yang mengelola aset tersebut.
Ia menjelaskan, setidaknya terdapat lima jembatan milik daerah yang melintasi Sungai Mahakam, sementara setiap hari di bawah jembatan ini selalu dilintasi kapal dan ponton yang mengangkut batu bara maupun minyak sawit.
"Ketika kapal dan ponton ini melintasi kolong jembatan, tentu memiliki risiko kecelakaan karena jangan sampai menabrak tiang jembatan atau risiko lainnya. Untuk itu, diperlukan pemanduan agar aman. Dalam pemanduan inilah ada potensi PAD untuk Kaltim hingga ratusan miliar per bulan," kata Hasan. (Ghofar/ Adv/ DPRD Kaltim)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Ini merupakan potensi besar, namun sayang potensi ini tidak ditangkap sehingga kegiatan ini ditangkap oleh instansi vertikal dan BUMN seperti Pelindo dan KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan)," ujar Hasan, panggilan akrabnya, beberapa hari lalu.
Seharusnya, kata dia, Pemprov Kaltim melalui perusahaan umum daerah (Perusda) bisa terlibat dalam pengolongan kapal atau memandu kapal lewati kolong jembatan tersebut, karena BUMN dan Perusda memiliki hak yang sama, bedanya hanya Perusda milik pemerintah daerah, sementara BUMN milik pemerintah pusat.
Hal inilah yang sedang pihaknya perjuangkan untuk pengelolaannya, apalagi jembatan merupakan aset daerah, sehingga sudah selayaknya pemerintah daerah yang mengelola aset tersebut.
Ia menjelaskan, setidaknya terdapat lima jembatan milik daerah yang melintasi Sungai Mahakam, sementara setiap hari di bawah jembatan ini selalu dilintasi kapal dan ponton yang mengangkut batu bara maupun minyak sawit.
"Ketika kapal dan ponton ini melintasi kolong jembatan, tentu memiliki risiko kecelakaan karena jangan sampai menabrak tiang jembatan atau risiko lainnya. Untuk itu, diperlukan pemanduan agar aman. Dalam pemanduan inilah ada potensi PAD untuk Kaltim hingga ratusan miliar per bulan," kata Hasan. (Ghofar/ Adv/ DPRD Kaltim)
Editor : M.Ghofar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022