Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan antisipasi terhadap masuknya sapi atau daging ilegal yang belum bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK), khususnya dari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
"Kedekatan wilayah dengan negara tetangga memberikan peluang berbagai produk peternakan bebas keluar dan masuk tanpa lebih dahulu melalui pemeriksaan ketat," kata Kepala Dinas Peternakan Kaltim Dadang Sudarya dalam acara Sosialisasi dan Workshop Simulasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Aula Kantor Disnak, Samarinda, Rabu (9/10).
Dadang Sudarya yang diidampingi Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, Edith Hendartie, mengatakan untuk mencegah masuknya PMK di Indonesia khususnya dari wailayah perbatasan dengan Malaysia, maka dilakukan surveillance yang ketat dan terus-menerus, terprogram secara cermat dan terpadu.
Ia menegaskan, masuknya daging ilegal yang membawa penyakit harus dicegah dan dimusnahkan.
Untuk itu, ia meminta seluruh stakeholder, baik instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat, agar bersatu padu dengan menjalin koordinasi dalam mencegah masuknya PMK.
Ia menyebut Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebagai salah satu pintu masuk kedatangan sapi atau daging Ilegal dari India yang diduga kuat belum bebas dari PMK.
Kadisnak Dadang Sudarya mengatakan, daging sapi Ilegal berasal dari India tersebut masuk Nunukan melalui Malaysia menggunakan jalur angkutan kapal kecil.
Menurut dia, dengan mempergunakan angkutan jenis lebih aman dan tidak mudah terditeksi oleh aparat yang kerap kali menggelar razia rutin.
Ia mengakui masih lemahnya pengawasan dari aparat serta mahalnya harga daging lokal memicu permintaan besar daging asal India masuk ke Nunukan.
Dadang menegaskan, meski Kaltara bukan lagi bagin dari Kaltim, sesuai perintah Gubernur Kaltim, Provinsi Kaltim sebagai daerah induk sebelum pemekaran, diperintahkan tetap membantu provinsi baru ini melakukan pengawasan terhadap peredaran daging Ilegal.
Untuk itu, katanya, Disnak Kaltim selalu mengundang Dinas Peternakan Kabupten/Kota di Provinsi Kaltara melakukan koordinasi tentang berbagai masalah terkait pemenuhan daging di daerah.
"Contoh acara sosialisasi dan workshop ini, dinas peternakan kota/kabupeten di Provinsi Kaltara kami undang. Ini adalah bentuk melibatkan pemerintah kota/kabupeten dalam mengatasi berbagai masalah soal kebijakan peternakan di daerah," ucap Dadang.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, Edith Hendartie, menegaskan efek buruk kebebasan masuknya daging dari luar ke daerah Utara.
Di samping merusak pasar, ujarnya, dari sudut kesehatan hewan, belum ada jaminan daging asal India yang masuk melalui Malaysia tersebut bebas dari PMK.
Edith menuturkan India dan Malaysia adalah dua negara belum bebas dari PMK, tidak seperti Indonesia sejak 1986 telah bebas dari PMK.
"Karena itu perlu kehati-hatian agar daging dari India tidak bebas masuk tanpa melalui uji mutu sebelum dipasarkan," tegas Edith. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Kedekatan wilayah dengan negara tetangga memberikan peluang berbagai produk peternakan bebas keluar dan masuk tanpa lebih dahulu melalui pemeriksaan ketat," kata Kepala Dinas Peternakan Kaltim Dadang Sudarya dalam acara Sosialisasi dan Workshop Simulasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Aula Kantor Disnak, Samarinda, Rabu (9/10).
Dadang Sudarya yang diidampingi Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, Edith Hendartie, mengatakan untuk mencegah masuknya PMK di Indonesia khususnya dari wailayah perbatasan dengan Malaysia, maka dilakukan surveillance yang ketat dan terus-menerus, terprogram secara cermat dan terpadu.
Ia menegaskan, masuknya daging ilegal yang membawa penyakit harus dicegah dan dimusnahkan.
Untuk itu, ia meminta seluruh stakeholder, baik instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat, agar bersatu padu dengan menjalin koordinasi dalam mencegah masuknya PMK.
Ia menyebut Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebagai salah satu pintu masuk kedatangan sapi atau daging Ilegal dari India yang diduga kuat belum bebas dari PMK.
Kadisnak Dadang Sudarya mengatakan, daging sapi Ilegal berasal dari India tersebut masuk Nunukan melalui Malaysia menggunakan jalur angkutan kapal kecil.
Menurut dia, dengan mempergunakan angkutan jenis lebih aman dan tidak mudah terditeksi oleh aparat yang kerap kali menggelar razia rutin.
Ia mengakui masih lemahnya pengawasan dari aparat serta mahalnya harga daging lokal memicu permintaan besar daging asal India masuk ke Nunukan.
Dadang menegaskan, meski Kaltara bukan lagi bagin dari Kaltim, sesuai perintah Gubernur Kaltim, Provinsi Kaltim sebagai daerah induk sebelum pemekaran, diperintahkan tetap membantu provinsi baru ini melakukan pengawasan terhadap peredaran daging Ilegal.
Untuk itu, katanya, Disnak Kaltim selalu mengundang Dinas Peternakan Kabupten/Kota di Provinsi Kaltara melakukan koordinasi tentang berbagai masalah terkait pemenuhan daging di daerah.
"Contoh acara sosialisasi dan workshop ini, dinas peternakan kota/kabupeten di Provinsi Kaltara kami undang. Ini adalah bentuk melibatkan pemerintah kota/kabupeten dalam mengatasi berbagai masalah soal kebijakan peternakan di daerah," ucap Dadang.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, Edith Hendartie, menegaskan efek buruk kebebasan masuknya daging dari luar ke daerah Utara.
Di samping merusak pasar, ujarnya, dari sudut kesehatan hewan, belum ada jaminan daging asal India yang masuk melalui Malaysia tersebut bebas dari PMK.
Edith menuturkan India dan Malaysia adalah dua negara belum bebas dari PMK, tidak seperti Indonesia sejak 1986 telah bebas dari PMK.
"Karena itu perlu kehati-hatian agar daging dari India tidak bebas masuk tanpa melalui uji mutu sebelum dipasarkan," tegas Edith. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013