Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mendukung Gerakan Nasional percepatan penurunan stunting dengan optimalisasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi.
“Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya optimistis Indonesia mampu mencapai target penurunan angka kasus stunting pada 2024 mendatang melalui optimalisasi intervensi berbasis bukti,” ujar Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional "Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting" secara virtual, Senin (23/8).
Percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik yang ditujukan pada kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Lanjut dia implementasi programnya difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi, dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan mulai dari Posyandu hingga rumah sakit serta diperkuat dukungan pemangku kepentingan.
Upaya penguatan terhadap intervensi spesifik itu, kata dia, akan dilaksanakan dengan mengedepankan strategi untuk meningkatkan cakupan hingga 90 persen melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas program, penguatan edukasi kesehatan dan gizi, dan penguatan manajemen intervensi di Puskesmas dan Posyandu secara berkelanjutan.
Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional bertajuk “Bergerak Bersama Untuk Percepatan Penurunan Stunting” itu dihadiri sekitar 2.600 peserta dari perwakilan kementerian maupun lembaga, gubernur dari 34 provinsi di Indonesia, pimpinan 12 organisasi pimpinan daerah (OPD) terkait dari masing-masing provinsi. Juga bupati/wali kota serta mitra pemerintah pusat dan daerah.
M Syirajudin mengikuti kegiatan Rakor Nasional didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy Noor Farhoni dan Kepala Seksi Kewenangan Keuangan dan Aset Desa Rivai.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021