Ketua DPRD Penajam Paser Utara Nanang Alie di Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, mengatakan, akhir Juni sampai Juli 2012 draf KUA-PPAS dari Tim Anggaran (Timgar) Eksekutif diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dipelajari bersama-sama.
"Kita masih nunggu penyerahan draf KUA-PPAS dari Timgar Eksekutif sekaligus menunggu anggaran perubahan 2012 Pemprov Kaltim. Waktunya sekitar akhir Juni-Juli," katanya.
Nanang Alie mengatakan, perubahan anggaran 2012 tak terlalu substansial karena hanya menyesuaikan bila ada penambahan pendapatan maupun bantuan keuangan Pemprov Kaltim yang perlu dimasukkan ke APBD-Perubahan 2012.
Anggota Banggar DPRD Anwar Sanusi berharap dalam setiap pembahasan anggaran, baik itu anggaran perubahan sebelum dibawa ke rapat Banggar perlu lebih dahulu melibatkan komisi-komisi bersama dengan mitra kerjanya, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal itu dilakukan agar masing-masing komisi yang memiliki tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dengan SKPD-SKPD dapat menyamakan persepsi terkait dengan rencana program kerja SKPD-SKPD.
"Saya sebagai anggota Banggar, DPRD tentunya berharap target perubahan APBD 2012 ada peningkatan, seperti masuknya pendapatan dari retribusi dan lain sebagainya. Selain itu, yang penting juga komisi-komisi perlu dilibatkan bersama SKPD-SKPD sebelum dibahas ke tingkat banggar," harap Sanusi.
Sanusi mengatakan, penggunaan anggaran murni 2012 sebaiknya tak harus dibayarkan seluruhnya kepada kontrak multiyears, karena mengingat pagu dananya mencapai sekitar Rp500 miliar.
"Pekerjaan proyek multiyears bila tak cukup waktunya di 2012 ini bisa saja anggarannya lebih diprioritaskan ke program lain yang lebih mendesak, jadi tak habis dipakai biaya proyek fisik semua tapi bisa juga untuk pengadaan barang dan jasa," harap Sanusi.
APBD 2012 Kabupaten PPU mencapai sekira Rp1,154 triliun, Rp500 miliar banyak tersedot di proyek-proyek multiyears hingga pembayarannya selesai sampai 2013 mendatang.
"Adanya utang proyek multiyears itu, tentu saja akan mengurangi anggaran setiap SKPD, sehingga berdampak pula pada proyeksi program SKPD. Ini bisa berakibat turunnya produktivitas dan kualitas capaian visi-misi Kabupaten PPU," kata Sanusi.
Sedang disusun
Sementara itu, Ketua Timgar Eksekutif yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Sutiman, membenarkan pihaknya saat ini masih menyusun draf KUA-PPAS 2013. Setelah itu, baru melangkah pada pembahasan draf KUA-PPAS anggaran perubahan 2012.
"Nanti kalau sudah selesai semua baru kita serahkan ke Banggar DPRD untuk dibahas bersama-sama, waktunya memang sekira akhir Juni-Juli. Akhir Juni kita perkirakan baru selesai menyusun KUA-PPAS 2013, setelah itu baru menyusul KUA-PPAS anggaran perubahan 2012," ujar Sutiman.
Gambaran Prosentase APBD 2013, lanjutnya belanja modal masih dominan sekitar 50 persen dari dari total pendapatan daerah sekitar Rp1,1 triliun, belum termasuk subsisdi provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Masih tetap lebih besar prosentasenya untuk pembangunan infrastruktur, total APBD 2013 masih diprediksi seperti tahun lalu Rp1,1 triliun. Kami belum memasukan pendapatan yang lain, yang belum bisa diprediksi, namun tahun lalu mendapat sekitar Rp150 miliar," kata Sutiman.
Ia mengatakan, serapan APBD murni 2012 hingga Juni ini, baru sampai 20-30 persen atau sekitar Rp400 miliar lebih. (*)
Pewarta: Bagus Purwa: Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
