Pemprov dan DPRD Kaltim Komitmen Bangun Perbatasan

Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Timur memiliki komitmen yang sama dalam membangun kawasan perbatasan dengan Malaysia yang hingga kini masih jauh tertinggal pembangunan infrastrukturnya.

"Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim memiliki komitmen yang sama untuk membangun di daerah perbatasan, oleh pemerintah pusat akan dijadikan sebagai beranda wilayah Indonesia," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, saat acara dialog bertema "Keterbukaan Informasi di Perbatasan" bersama anggota DPRD Kaltim Sudarno di Samarinda, Selasa.

Menurut Awang, masyarakat di wilayah perbatasan juga memiliki hak yang sama untuk menikmati kemajuan dan hasil-hasil pembangunan di berbagai sektor.

Oleh karena itu, katanya, Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD terus berupaya membangun infrastruktur berupa akses jalan.

Ia mengatakan, ada dua strategi saat ini yang dikembangkan pemerintah, yakni dengan pendekatan keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity). Urusan Security menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, sedangkan prosperity menjadi tugas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Awang Faroek menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2009¿2013, pembangunan kawasan perbatasan menjadi prioritas dengan porsi anggaran yang cukup besar Pemprov Kaltim berupaya  mengubah paradigma kawasan perbatasan dari kawasan tertinggal dan  dianggap sebagai halaman belakang negara menjadi beranda terdepan Negara Kesatauan Republik Indonesia (NKRI).  

Ia menambahkan, upaya yang dilakukan Pemprov Kaltim di antaranya membuka jalan akses menuju kawasan perbatasan dan membenahi Bandara yang ada  di perbatasan.

Pemprov Kaltim juga menggalang kerjasama dengan jajaran TNI Angkatan Darat untuk rencana perpanjangan landasan pacu Bandara diwilayah perbatasan dalam program Bhakti Kartika Jaya.

"Akhir Mei 2012 direncanakan Mendagri akan menghadiri ground breaking perpanjangan landasan Bandara Yuvai Semaring di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Inilah salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk memperlancar arus transportasi dari dan menuju kawasan perbatasan," kata Awang.

Dia menambahkan guna membangun kawasan perbatasan, Pemprov Kaltim juga telah melaksanakan  program-program pro rakyat  di antaranya pengembangan sentra produksi pertanian dan berbagai pembangunan infrastruktur serta pembangunan sumber daya manusia.

"Di bidang pembangunan sumber daya manusia, Pemprov Kaltim memberikan hak yang sama kepada masyarakat perbatasan dibidang pendidikan, yakni memberikan beasiswa kepada para pelajar dan mahasiswa di tiga kabupaten perbatasan, Nunukan, Malinau dan Kutai Barat," ujar Gubernur Awang Faroek Ishak.(*)