"Mulai sekarang sektor pertanian harus diperhatikan serius pemerintah provinsi, dengan membuat program-program pro terhadap petani dan nelayan, termasuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian dalam arti luas di APBD provinsi," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim ini di Samarinda, Selasa (10/1).
Sofyan mengatakan, realitas di lapangan telah menunjukkan konversi lahan pertanian telah disulap menjadi areal pertambangan seperti yang terjadi di Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim, PPU, Paser dan sejumlah wilayah lainnya di Kaltim.
"Kalau ini dibiarkan, sampai kapan pun Kaltim tak akan pernah mencapai swasembada beras. Dalam jangka panjang, ketahanan pangan kita juga bakal terganggu," jelas Sofyan
Meski telah ada program baru, yakni pengembangan pertanian terpadu melalui "rice estate" dan "food estate", tapi dikatakan Sofian kalau praktiknya tak hati-hati maka hanya investor yang makin kaya, sementara rakyat hanya menjadi buruh.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Gunawarman mengakui banyak kemajuan Kaltim di usianya yang ke-55, tapi banyak pula pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
"Ketimpangan pembangunan antar wilayah harus mendapat perhatian kita semua, terutama soal infrastruktur, pendidikan dan pelayanan kesehatan, " kata politisi PKS ini.
Sedangkan anggota DPRD asal Dapil V, Tarakan, Bulungan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung, Yefta Berto, menilai pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan masih belum maksimal.
"Banyak warga pedalaman dan perbatasan hidup dalam kesulitan. Infrastruktur masih sangat minim dan harga-harga barang mahal sekali, karena sulitnya transportasi," ujar politisi PDS ini. (*)
Pewarta: Arumanto: Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
