"Laju pertumbuhan penduduk di Kaltim disebabkan 1,5 persen karena pertambahan alamiah, dan 2,3 persen karena migrasi," kata Kabid Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim, Drs Muhammad Hatta, saat memberikan meteri pada Penyelerasian Kebijakan Kependudukan dan Penetapan Parameter Kependudukan di Nunukan, Kalimantan Timur, Senin.
Menurut dia, laju pertumbuhan penduduk Kaltim tersebut menduduki urutan ketiga tertinggi di Indonesia setelah Papua dan Kepulauan Riau, sehingga pengendalian penduduk perlu menjadi titik perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Jika tidak ditangani secara serius, katanya, maka implikasinya akan berdampak luas terhadap masalah-masalah pendidikan, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan, khusunya bagi keluarga.
Diharapkan dengan ber-KB, lanjut dia, anaknya tidak terlalu banyak, sehingga memiliki kompetensi untuk membina tumbuh kembang anaknya secara optimal serta mempunyai kemampuan menejerial menata kehidupan keluarganya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.
Adapun langkah yang harus diambil untuk mengatasi lajunya pertumbuhan penduduk di Kaltim, maka perlu revitalisasi program KB secara luas dan merata. Menjadikan program kependudukan sebagai titik sentral pembangunan di daerah.
Dia menilai selama ini belum semua pemerintah kabupaten di Kaltim memberikan perhatian terhadap pengendalian penduduk melalui program KB, seharusnya pemerintah menjadikan program KB bagian dari program prioritas di daerah masing-masing.
"Kami berharap pemerintah daerah memiliki komitmen terhadap UU No.52 Tahun 2009 tentang pembentukan kelembakaan KB di daerah, yaitu dengan membentuk badan kependudukan dan KB," katanya.
Di Provinsi Kaltim ada lima kabupaten yang belum membentuk Badan KB, tetapi hanya dibentuk Kantor di antaranya di Kabupaten Berau, Panajam Paser Utara, Kutai Barat, Tana Tidung dan Paser. Sembilan Kabupaten/kota lainnya telah membentuk Badan Pemberdayaan perempauan dan Keluarga Berencana (PPKB), kemudian Badan Peberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, (BPM dan KB).
Namun BKKBN Kaltim terus melakukan upaya-upaya terhadap pemerintah Kabupaten melalui advokasi, tentang pemantapan pelaksanaan program KB.
Selain itu juga diharapkan ke depan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan rekrutmen tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Sebab di Provinsi Kaltim ada sekitar 1427 desa dan kelurahan, sementara jumlah PLKB sangat terbatas yaitu sekitar 400-an orang, sehingga rasio tenaga PLKB tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada.
"PLKB adalah merupakan ujung tombak dan penentu keberhasilan program KB di lini Lapangan," kata Muhammad Hatta.(*)
Pewarta: RahmadEditor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
