Samarinda (ANTARA News Kaltim) - DPRD Provinsi Kaltim melalui fraksi-fraksinya menanggapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Berlanja Daerah (RAPBD) 2012 yang mencapai Rp10,2 Triliun, dalam rapat paripurna DPRD, Senin.

"Kami minta agar APBD Kaltim 2012 yang direncanakan mencapai Rp10,2 Triliun itu dapat dimanfaatkan maksimal, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim," ucap juru bicara Fraksi Golkar, Syarkowi V. Zahry, dalam Sidang Paripurna XXXIV di Samarinda, Senin.

Jika RAPBD Kaltim 2012 itu disepakati menjadi APBD 2012 maka nilainya kurang lebih sama dengan 2011, yakni sekitar Rp10 Triliun.

Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan RAPBD 2012 itu, dipimpin Ketua DPRD Kaltim HM Mukmin Faisal, didampingi Wakil Ketua Yahya Anja dan Hadi Mulyadi.

Dalam kesempatan itu Syarkowi juga meminta agar dilakukan percepatan pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) yang sudah mendesak, bahkan sudah menjadi kebutuhan prioritas sehingga harus segera diwujudkan.

BSB perlu dipercepat pembangunannnya karena keberadaan Bandara Temindung Samarinda sudak tidak layak untuk melayani penerbangan karena selain berada di kawasan padat penduduk juga luasan area dan landasan pacunya tidak memadai.

Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan juru bicaranya Gunawarman mengatakan, agar penggunaan anggaran 2012 tepat sasaran, khususnya untuk meningkatkan kualitas SDM Kaltim, termasuk untuk sektor pendidikan dengan anggaran 20 persen.

Begitu juga dengan kesehatan masyarakat, juga dimintanya menjadi prioritas, kemudian penciptaan ketahanan pangan perlu penguatan terhadap lahan-lahan pertanian agar tidak beralih fungsi.

Pemprov Kaltim juga diminta memberdayakan masyarakat serta memberikan pelayanan maksimal bagi kebutuhan dasar, termasuk pelayanan air bersih bagi warga di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, Pemprov Kaltim diminta mendesak Pusat untuk segera menyelesaikan penyusunan dan pengesahan Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), pasalnya RTRW menjadi percepatan pembangunan daerah dan jaminan kepastian bagi investor

Sementara Wakil Gubernur Kaltim H Farid Wadjdy menegaskan, Pemprov Kaltim segera memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut.

"Pemprov Kaltim secara kelembagaan akan memberikan jawaban atas tanggapan atau pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan RAPBD Kaltim untuk tahun anggaran 2012 itu," kata Farid Wadjdy usai mengikuti Sidang Paripurna tersebut.



***3***





(T.KR-GFR/B/I014/I014) 21-11-2011 17:56:59

Pewarta: M Ghofar
: Arief Mujayatno

COPYRIGHT © ANTARA 2026