Soal pergantian Nusyirwan, Nasdem lobi Demokrat dan PKS

Samarinda (Antaranews Kaltim) - Pengurus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menjalin komunikasi politik atau lobi dengam Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera terkait pergantian wakil wali kota Samarinda, setelah meninggalnya Nusyirwan Ismail pada akhir Februari 2018.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Nasdem Sri Sajekti Sudjunadi dihubungi dari Samarinda, Minggu, mengatakan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Ketua DPD Demokrat Kaltim Syaharie Jaang saat kunjungan ke Samarinda akhir pekan lalu.

"Saya telah bertemu Pak Jaang dan memang pada tahapan kegiatan penjaringan bakal calon wakil wali kota Samarinda oleh Partai Nasdem, belum mengarah pada usung-mengusung calon," jelas Jeanette, sapaan akrab Sri Sajekti.

Ia menambahkan bahwa partainya juga telah memberikan instruksi kepada DPW Partai Nasdem Kaltim untuk melakukan komunikasi politik dengan DPW PKS Kaltim terkait pergantian Nusyirwan.

"Proses pergantian wakil wali kota ini sangat mepet, karena sesuai jadwal DPRD Samarinda akan melakukan pleno pemberhentian resmi Nusyirwan pada 26 Maret 2018. Setelah itu terhitung 30 hari proses pengajuan nama calon yang diusung oleh partai koalisi harus diproses," katanya.

Pasangan Syaharie Jaang-Nusyirwan Ismail yang memenangi Pilkada Kota Samarinda tahun 2015 diusung koalisi Partai Demokrat yang memiliki enam kursi legislatif, Partai Nasdem (4 kursi) dan PKS (3 kursi).

Menurut Jeanette, untuk internal partai Nasdem, penjaringan calon pengganti Nusyirwan dilakukan secara terbuka untuk seluruh masyarakat Kaltim.

"Kami membuka pendaftaran dan seleksi terbuka, tidak mesti harus kader Nasdem. Bahkan, kami juga melibatkan pimpinan universitas ternama di Kaltim sebagai tim seleksi," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bacawawali Samarinda Bambang Susilo mengatakan bahwa proses seleksi bakal calon dibuka pada 19 hingga 21 Maret 2018.

"Ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, sebelum para calon bisa melakukan tes wawancara. Yang pasti, kami tidak memungut biaya pendaftaran dan juga mahar politik," tegasnya. (*)