Pemkot: Masukan DPRD jadi dasar evaluasi APBD 2025

Semua masukan dari DPRD tentu menjadi perhatian kami. Catatan-catatan tersebut akan kami jadikan bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah semakin baik

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan menyatakan seluruh masukan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan.

“Semua masukan dari DPRD tentu menjadi perhatian kami. Catatan-catatan tersebut akan kami jadikan bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, Selasa.

Masukan fraksi-fraksi itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang digelar Senin (20/7/2026).

Agus menjelaskan bahwa setelah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 disahkan menjadi Peraturan Daerah, dokumen tersebut akan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Seluruh proses akan dilakukan sesuai ketentuan dan berdasarkan evaluasi yang telah dibahas bersama DPRD.

Menurut Agus, kritik maupun saran dari DPRD menjadi bagian dari proses perbaikan yang harus terus dilakukan agar setiap program pembangunan semakin efektif dan tepat sasaran.

“Kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki tentu akan kami perbaiki. Ada yang sudah kami tindak lanjuti, ada juga yang masih berproses,” ujarnya.

Agus menambahkan bahwa evaluasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, memperkuat pengendalian belanja, serta mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) agar dapat digunakan secara lebih produktif pada tahun berikutnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, koordinasi selama ini berjalan baik melalui berbagai forum, termasuk rapat dengar pendapat yang rutin digelar untuk membahas persoalan strategis daerah.

“Komunikasi seperti ini harus terus dijaga karena tujuannya sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Agus menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Dengan komunikasi yang baik, setiap program dapat dirancang lebih matang dan pelaksanaannya lebih optimal.

Pemerintah Kota Balikpapan berharap evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga momentum memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.(Adv/Diskominfo Balikpapan)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.