LeKOP Kaltim soroti dinamika pemilihan ketua KONI

Samarinda (ANTARA) - Lembaga Kajian Olahraga Prestasi Kalimantan Timur (LeKOP Kaltim) menyoroti dinamika bursa calon ketua umum KONI Kaltim menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Kaltim, mengaitkan situasi ini dengan pola kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang dinilai kurang transparan.

Ketua LeKOP Kaltim Tugiman di Samarinda, Kamis, menyatakan bahwa pemerintahan di Benua Etam saat ini tengah disorot akibat ketidakterbukaan gubernur dalam pengambilan kebijakan. Masalah tersebut mencakup pengelolaan anggaran hingga penunjukan orang-orang terdekat di lingkaran kekuasaan.

"Karena itu, LeKOP menilai perlu adanya keterbukaan dari KONI Kaltim terkait persyaratan bagi para calon yang akan maju dalam pemilihan ketua umum pada Musorprov mendatang," ujar Tugiman.

Agenda utama Musorprov untuk memilih Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim periode baru tersebut dijadwalkan berlangsung pada 3 Juni 2026.

Tugiman mengkritik pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) oleh KONI Kaltim yang baru dilakukan lima bulan setelah Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) pada Januari. Menurutnya, pembentukan TPP seharusnya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Rakerprov demi menjaga transparansi.

"Berdasarkan ketentuan organisasi, pembentukan TPP dan penetapan persyaratan calon ketua umum KONI Kaltim merupakan satu kesatuan yang wajib diputuskan dalam forum resmi Rakerprov," tegas Tugiman.

Ia mengungkapkan berdasarkan Pasal 33 ayat (5) huruf (g) AD/ART KONI menyatakan bahwa Rakerprov bertugas membahas serta menetapkan usulan mengenai persyaratan, tata cara penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Ketua Umum KONI Provinsi sebagai pedoman bagi TPP.

"Artinya, Rakerprov bukan sekadar forum pembentukan TPP. Forum itu wajib menetapkan persyaratan calon, mekanisme pencalonan, bentuk dukungan, ketentuan verifikasi administrasi, serta pedoman teknis lainnya," paparnya.

Keterlambatan ini memicu kecurigaan LeKOP Kaltim bahwa calon tunggal yang saat ini didukung oleh mayoritas pengurus provinsi cabang olahraga (pengprov cabor) serta KONI kota dan kabupaten merupakan "orang titipan" Gubernur Rudy Mas’ud.

"Sebenarnya tidak masalah jika ada rekomendasi dari gubernur. Namun, calon yang diusung harus mengerti dan paham betul dinamika mengurus olahraga. LeKOP Kaltim pasti mendukung jika calon tersebut kompeten dalam mengelola organisasi dan paham seluk-beluk olahraga," jelas Tugiman.

Ia juga menegaskan bahwa KONI Kaltim tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti intervensi gubernur, berkaca pada situasi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim di mana gubernur menempatkan keponakannya sebagai ketua.

"KONI tidak harus mengikuti kemauan gubernur seperti di Kadin. KONI Kaltim berhak menolak jika calon yang diinginkan tidak kompeten," ketusnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan pengurus KONI Kaltim dengan gubernur pada awal Mei, Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras mengisyaratkan adanya potensi pemilihan secara aklamasi karena baru ada satu kandidat yang muncul, yakni Anderiy Syachrum alias Haji Andre.

Menurut LeKOP Kaltim, pernyataan mengenai potensi aklamasi tersebut terkesan menutup pintu bagi figur lain yang ingin bersaing.

"Jika diarahkan ke aklamasi, keberadaan TPP hanya menjadi formalitas. Padahal kami mendengar ada beberapa figur yang siap bersaing. Kondisi semacam ini harus dihindari agar pemilihan ketua bisa berlangsung demokratis," ucap Tugiman.

Secara garis besar, LeKOP Kaltim menolak organisasi olahraga diseret ke ranah politik praktis yang mengedepankan kedekatan kekerabatan (nepotisme).

Mengenai anggaran, Tugiman mengingatkan bahwa pembiayaan olahraga merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung prestasi. Siapa pun yang memimpin KONI Kaltim, pemerintah tetap wajib mengalokasikan anggaran demi prestasi daerah.

Gubernur Rudy Mas’ud sendiri sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh sektor olahraga. Dukungan moril maupun materiil dari Pemprov Kaltim sangat dinantikan demi mencapai target maksimal pada PON XXII/2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).