DPRD Samarinda keluhkan transparansi data OPD dan BUMD

Kami sudah beberapa kali meminta data, seperti laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), namun hingga kini belum dipenuhi. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa data tersebut sulit diakses

Samarinda (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, di Samarinda, Senin,,mengungkapkan bahwa pihaknya masih mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen penting. Salah satu yang menjadi sorotan adalah sulitnya mendapatkan data dari Perumdam Tirta Kencana.

"Kami sudah beberapa kali meminta data, seperti laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), namun hingga kini belum dipenuhi. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa data tersebut sulit diakses," ujar Iswandi

Iswandi menegaskan bahwa transparansi sangat krusial agar DPRD tidak bekerja berdasarkan asumsi atau informasi sepihak. Tanpa dukungan data valid, pengambilan kebijakan berisiko meleset dan menimbulkan kesalahpahaman.

"Kalau tidak berbasis data, bisa jadi fitnah. Jika ada datanya, kita bisa bicara dengan jelas dan mengambil keputusan yang tepat,tegasnya.

Karena sulitnya akses data resmi, Komisi II terpaksa mencari informasi dari sumber alternatif sebagai pembanding untuk kemudian diklarifikasi kepada OPD terkait.

Iswandi menilai cara ini tidak ideal, sebab fungsi verifikasi tersebut seharusnya menjadi peran Inspektorat.

Ia juga memperingatkan bahwa lemahnya transparansi dapat merusak citra pemerintah di mata masyarakat.

Iswandi khawatir persoalan yang sama akan terus berulang tanpa ada penyelesaian tuntas jika akses data tetap tertutup.

"Jangan sampai masalah muncul terus-menerus tapi tidak pernah menjadi temuan atau diselesaikan. Ini bisa memicu citra buruk,” katanya.

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi, DPRD membutuhkan kerja sama yang kooperatif dari semua pihak.

Terlebih di tengah meningkatnya sorotan publik di media sosial, DPRD seringkali menjadi pihak yang disalahkan saat terjadi persoalan di daerah.

"Saat ada masalah, publik pasti bertanya di mana fungsi pengawasan dan penganggaran kami. Oleh karena itu, kami butuh transparansi agar semua berjalan sesuai aturan,” tegas Iswandi. (Adv)