DPRD Samarinda soroti minimya anggaran untuk kependudukan

Lemahnya dukungan finansial ini dikhawatirkan akan memicu ledakan penduduk yang berujung pada beban berat layanan publik di masa depan,

Samarinda (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan catatan kritis terhadap postur APBD 2026, khususnya terkait alokasi anggaran untuk program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang sangat minim.

"Lemahnya dukungan finansial ini dikhawatirkan akan memicu ledakan penduduk yang berujung pada beban berat layanan publik di masa depan," kata Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar,di Samarinda, Kamis.

Ia menegaskan bahwa persoalan demografi adalah investasi jangka panjang. Jika tidak dikelola dengan serius sejak sekarang, dampaknya akan terasa pada ketahanan ekonomi daerah dalam satu dekade ke depan.

“Kami melihat anggaran untuk tahun 2026 ini sangat minim. Padahal, program KB memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas demografi. Tanpa anggaran memadai, program ini mustahil berjalan optimal,” ujar Anhar.

Anhar memperingatkan bahwa kelalaian dalam pengendalian penduduk saat ini akan menciptakan "bom waktu" pada tahun 2030. Ia memprediksi terjadinya lonjakan permintaan pada sektor kesehatan, jaminan sosial (BPJS), hingga penyediaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan kapasitas anggaran daerah.

“Kalau terjadi ledakan penduduk di 2030, APBD kita bisa jebol. Bebannya akan merembet ke mana-mana, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga sulitnya mencari lapangan kerja karena kompetisi yang terlalu tinggi,” cetusnya.

Selain masalah angka anggaran, politisi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti efektivitas program Kampung KB. Menurut pantauan lapangan, banyak program yang hanya bersifat seremonial dan administratif tanpa menyentuh akar permasalahan di masyarakat.

“Data tahun 2023 menunjukkan dari 20 Kampung KB, ternyata hanya lima yang benar-benar aktif berjalan. Sisanya? Lebih banyak 'pajangan' saja, hanya ada plang dan baliho tanpa kegiatan nyata,” ungkap Anhar.

Kendati demikian, ia memastikan DPRD tetap membuka ruang dukungan penuh bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), asalkan program yang diajukan memiliki indikator keberhasilan yang konkret dan berdampak langsung pada warga.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DPPKB ) Samarinda, Deasy Evriyani, menjelaskan bahwa paradigma KB saat ini telah bergeser. Fokus utama bukan lagi sekadar membatasi kelahiran, melainkan membangun ketahanan dan kualitas keluarga.

“Keluarga Berencana itu bukan sekadar melarang punya anak, tapi bagaimana menciptakan keluarga yang berkualitas. Prinsip 'dua anak lebih baik' itu tujuannya agar anak lebih sehat, pendidikan terjamin, dan keluarga lebih sejahtera,” jelas Deasy.

Menghadapi tantangan anggaran, DPPKB mengeklaim terus melakukan inovasi melalui edukasi berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat luas.

“Kami melakukan sosialisasi tanpa henti. Bagi masyarakat yang masih ragu atau butuh informasi, kami menyediakan layanan konsultasi gratis melalui platform Sapa KB. Kami ingin masyarakat paham bahwa merencanakan keluarga adalah kunci masa depan,” jelasnya. (Adv)