DPRD Samarinda dorong Pemkot optimalkan pengelolaan Teras Samarinda

Varia Niaga menyumbang PAD sekitar Rp500 juta saat melapor ke kami. Angka itu masih jauh dari harapan kami

Samarinda (ANTARA) - DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memperkuat tata kelola kawasan Teras Samarinda, terutama pada unit usaha kafe dan wahana rekreasi jetski. Optimalisasi ini dinilai krusial agar aset daerah tersebut mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, di Samarinda, Kamis, menegaskan bahwa BUMD Perumda Varia Niaga seharusnya mampu memaksimalkan potensi bisnis di kawasan ikonik tersebut.

Menurutnya, pengelolaan aset publik tidak boleh sekadar mengandalkan kerja sama yang minim keuntungan bagi daerah.

Abdul Rohim mengungkapkan bahwa sejauh ini kontribusi Varia Niaga terhadap PAD masih jauh di bawah ekspektasi. Berdasarkan laporan yang diterima DPRD, perusahaan daerah tersebut hanya mampu menyumbang sekitar Rp500 juta.

“Varia Niaga menyumbang PAD sekitar Rp500 juta saat melapor ke kami. Angka itu masih jauh dari harapan kami,” ujar Rohim.

Politisi PKS ini menilai nominal tersebut belum mencerminkan potensi ekonomi Teras Samarinda yang sebenarnya, mengingat tingginya aktivitas masyarakat di lokasi tersebut setiap harinya.

Ia menambahkan,DPRD Samarinda menemukan fakta bahwa sejumlah unit usaha di Teras Samarinda tidak dikelola langsung oleh Varia Niaga, melainkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam skema ini, Varia Niaga dilaporkan hanya menerima bagi hasil sekitar 10 persen dari pendapatan usaha.

“Ini sangat kecil. Mestinya bisa dikelola mandiri agar keuntungan yang didapat daerah bisa maksimal,” tegas Rohim.

Ia mengkhawatirkan pola kerja sama ini justru membuat sebagian besar keuntungan mengalir ke pihak luar, sehingga pendapatan daerah tergerus. Pengelolaan mandiri diyakini akan memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi keuangan kota.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Samarinda berencana memanggil pihak Perumda Varia Niaga untuk meminta klarifikasi terkait alasan di balik penggunaan skema pihak ketiga tersebut.

“Jangan-jangan rendahnya kontribusi PAD ini disebabkan oleh tata kelola usaha yang belum optimal,” jelasnya.

DPRD berkomitmen untuk memastikan seluruh aset daerah dikelola secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi Pemerintah Kota Samarinda. Evaluasi menyeluruh pun didorong agar pengelolaan kawasan ke depannya jauh lebih menguntungkan daerah. (Adv)