Samarinda (ANTARA) - Bank Indonesia Kalimantan Timur (BI Kaltim) mengajak desa di provinsi ini untuk kreatif menggali potensi lokal baik di bidang sumber daya manusia, pertanian, pariwisata, maupun potensi ekonomi lain seiring terjadinya penurunan dana desa (DD).

"Penurunan DD tahun ini memang terjadi secara nasional, bukan hanya di Kaltim. Memang ini sulit, namun semua pemangku kepentingan di desa harus dinamis dan kreatif menggali potensi agar mandiri secara ekonomi," ujar Kepala BI Kaltim Jajang Himawan di Samarinda, Sabtu.

Pada 2025 DD yang diperuntukkan bagi 841 desa yang tersebar pada tujuh kabupaten di Kaltim mencapai Rp810,05 miliar. Namun pada 2026 ini turun menjadi Rp265,84 miliar atau terjadi kontraksi 67,18 persen.

Kondisi ini tentu membuat desa yang sebelumnya bisa lancar melakukan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kapasitas bagi warga, untuk tahun ini tentu menjadi terhambat seiring anggaran yang menipis.

Namun demikian, Jajang Himawan yang didampingi Bayu Adi Hardiyanto, selaku Deputi BI Kaltim melanjutkan, untuk membuat roda ekonomi terus berputar, desa tidak harus bergantung pada dana transfer atau DD karena banyak peluang yang bisa digarap.

"Tiap desa memiliki keunggulan dan potensi masing-masing. Selama ini BI Kaltim juga sudah melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat desa yang kreatif karena penggalian potensi yang dilakukan, baik bidang pertanian maupun pariwisata," kata Bayuadi.

Baca juga: Desa di Penajam peroleh dana desa Rp253-Rp373 juta

Sementara itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menetapkan delapan fokus penggunaan DD pada 2026, mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai (BLT) hingga penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana.

Menurut Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDT Friendy Parulian Sihotang, delapan fokus tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 16/ 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Dalam penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT DD, tahun ini besaran BLT tidak lagi ditentukan berdasarkan persentase pagu dana desa seperti tahun sebelumnya, melainkan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan desa.

BLT diberikan paling banyak Rp300 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat dan dapat dibayarkan secara sekaligus atau dirapel sesuai keputusan musyawarah desa.

Kemudian untuk penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan, mendukung program ketahanan pangan, pengembangan lumbung pangan dan energi desa, implementasi Koperasi Merah Putih, pengembangan potensi dan keunggulan desa.

Baca juga: Dana desa 2026 difokuskan tangani kemiskinan dan perubahan iklim



Pewarta: M.Ghofar
Editor : Imam Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2026