"Kerusakan terbesar akibat pembukaan tambak yang tak terkendali.
Luas hutan mangrove di wilayah Kalimantan adalah 978.200 hektar, sedangkan di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar," kata Kepala Divisi Kampanye dan Pendidikan Walhi Kaltim, Sundari Rahmawati di Samarinda, Sabtu.
Hutan mangrove di Indonesia termasuk di Kaltim mengalami kerusakan dua persen setiap tahun sehingga dari total luas mangrove 2,5 juta hektare itu, saat ini diperkirakan kurang dari dua juta hektare saja yang tersisa.
Kerusakan terjadi akibat abrasi dan pembukaan tambak secara besar-besaran, namun kerusakan yang paling menonjol adalah akibat pembukaan tambak oleh masyarakat yang cenderung dibiarkan saja oleh pemerintah.
Setiap tahun, lanjutnya, jumlah pembukaan tambak udang dan ikan di kawasan mangrove selalu bertambah. Penambahan luasan tambak berkisar 15 persen per tahun, yakni dari 700.000 hektare pada 2007 dan hingga sekarang jumlah lahan tambak terus naik.
Menurut dia, di kabupaten/kota di Kaltim, pihaknya belum memiliki data lengkap soal berapa pastinya hutan mangrove yang rusak, namun diperkirakan ribuan hektare mangrove di Kaltim telah rusak parah dan beralih fungsi.
Di kawasan Sungai Berenga Teluk Balikpapan saja banyak kawasan mangrove yang rusak, gazebo dan papan nama bertuliskan tentang kawasan mangrove juga hilang, bahkan sejumlah lahan mangrove itu terdapat papan nama yang bertuliskan bahwa lahan itu adalah milik seseorang.
Kemudian, lanjutnya, di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) khususnya di cagar alam Tanjung Sebilang, Kecamatan Babulu juga terdapat ratusan hektare lahan mangrove yang rusak oleh kegiatan tambak, padahal luas cagar alam itu hanya 4.000 hektare.
Kemudian di Tarakan, lahan tambak di kota ini sangat luas, sementara sebagian besar para petambak memanfaatkan kawasan hutan lindung mangrove yang seharusnya pemerintah setempat tidak membiarkan kegiatan itu karena merusaka lingkungan.
Menurut dia, di Tarakan hampir separuh dari luas perairan dipenuhi tambak, sedangkan ruang yang disediakan untuk mangrove hanya sedikit.
"Di tengah krisis lingkungan dan ketakutan dunia atas perubahan iklim yang sedang terjadi, seharusnya pemerintah turun tangan mengatasi hal ini," kata Sundari.
: Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA 2026
