Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap memaksimalkan potensi lahan rawa menjadi lahan pertanian produktif dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kaltim Siti Farisyah Yana di Samarinda, Jumat menjelaskan, pemanfaatan lahan rawa tersebut sejalan dengan program strategis nasional yakni optimalisasi lahan (Oplah).
Ia mengungkapkan, pada tahun 2025 ini hampir 14 ribu hektare lahan rawa produktif akan digarap untuk lahan pertanian.
Langkah ini bukan hanya soal mengelola lahan tetapi bukti nyata bahwa Kaltim siap menjadi lumbung pangan masa depan, seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tantangan perubahan iklim global.
“Seluruh lokasi program ini telah melalui proses seleksi ketat dan disusun dalam dokumen Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa,” jelas Siti Farisyah Yana.
Dia menjelaskan, program Oplah melibatkan enam daerah strategis di Kaltim, yaitu Penajam Paser Utara (5.896 ha), Paser (3.150 ha), Kutai Kartanegara (2.392 ha), Kutai Timur (1.200 ha), Berau (895 ha), dan Samarinda (440 ha), dengan total dukungan 70 Brigade Pangan yang diterjunkan langsung ke lapangan.
Program ini fokus pada lahan rawa pasang surut dan rawa lebak yang belum optimal ditanami dua kali setahun.
Lokasi yang dipilih harus bebas konflik, tidak termasuk kawasan hutan lindung atau lahan gambut moratorium, dan memiliki sumber air memadai.
Pemprov Kaltim tak hanya bicara soal teknis. Pemerintah memastikan program ini hanya melibatkan petani aktif yang tergabung dalam kelompok tani dan berkomitmen mengikuti panduan teknis yang telah ditetapkan.
“Kelompok tani harus menyatakan kesanggupan menjalankan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang berlaku,” tambah Yana.
Dengan potensi lahan dan dukungan penuh pemerintah daerah, Kalimantan Timur siap menjawab tantangan masa depan.
Dia menegaskan, program ini tak hanya memperkuat ketersediaan pangan lokal, tapi juga mempertegas peran Kaltim sebagai penyokong utama pangan nasional, terutama menyongsong hadirnya IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
