Nusantara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin memperkuat ekosistem layanan publik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan 16 tenant dari berbagai sektor untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari masyarakat perkotaan, mulai dari ritel, perbankan, kuliner, hingga layanan gaya hidup dan kebersihan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebutkan nantinya di IKN ada ritel Indomaret, warung kopi Excelso, Che’s Coffee, warung makan dan restoran Waroeng Podjok, Waroeng Nusantara, D’Penyetz & D’Cendol, restoran dengan menu Jepang dan Eropa Tomodachi, toko roti (bakery) Brad Bakeshop, mesin penjual minuman Coca Cola, anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI, ATM Bank Danamon, BNI Banking Cafe, Livin Lounge Bank Mandiri, jasa binatu Fresh Laundry, jasa potong rambut Boss Barbershop, dan jasa perawatan kecantikan Salon Mei-Mei.
"Bahkan di sebelah kanan Kantor Otorita ini nanti ada Rumah Makan Sederhana, sedang dimulai pembangunannya," kata Basuki Hadimuljono.
Ia juga menyebut bahwa kehadiran tenant tersebut menjadi bukti nyata bahwa ekosistem ekonomi di IKN mulai terbentuk, dengan dukungan dari sektor swasta.
Menurutnya investasi ini menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap masa depan IKN sebagai kota baru yang produktif dan dinamis.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis H. Sumadilaga menegaskan bahwa pembangunan di IKN bukan hanya sekadar infrastruktur, tetapi juga menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni, dengan akses mudah terhadap layanan publik dan bisnis.
"Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang bergabung, OIKN berkomitmen menjadikan IKN sebagai kota masa depan yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ekonomi baru yang kompetitif dan berdaya saing global," katanya.
Sekadar diketahui penandatanganan PKS dilakukan pada Rabu (11/6) di teras Balai Kota Nusantara Kantor Otorita IKN, bersamaan dengan kontrak tujuh paket pekerjaan fisik peningkatan jalan di KIPP sepanjang 12,2 km senilai Rp3,04 triliun, serta dua paket pengawasan proyek senilai Rp24,5 miliar.
