Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur di sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata sebagai upaya memperkuat sinergi pembangunan lintas wilayah yang mendukung kebutuhan logistik dan pertumbuhan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kami ingin belajar dari Balikpapan sekaligus memperkuat kerja sama yang sudah dirintis, khususnya dalam perdagangan dan pengelolaan pemerintahan," kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat kunjungan kerja di Kota Balikpapan, Kamis.
Ia menyampaikan bahwa hubungan kerja sama antara Palu dan Balikpapan sebenarnya telah terjalin sejak masa kepemimpinan periode pertamanya.
Namun, implementasi di lapangan sempat terhambat akibat bencana gempa bumi yang melanda Palu pada 2018 serta pandemi COVID-19 yang berlangsung panjang.
Menurut Hadianto, potensi perdagangan antara kedua daerah sangat besar karena Balikpapan dan Kalimantan Timur secara umum masih sangat bergantung pada pasokan logistik dari luar daerah, termasuk dari Sulawesi Tengah.
“Sekitar 95 persen kebutuhan logistik di Kalimantan Timur, termasuk Balikpapan, masih didatangkan dari luar daerah, dan ini merupakan peluang besar bagi Palu sebagai penyedia komoditas strategis seperti hasil pertanian, pangan, dan produk perikanan,” ujar Hadianto.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Palu tengah mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk memfasilitasi pelaku usaha agar pengiriman komoditas antardaerah bisa berlangsung lebih lancar, efisien, dan saling menguntungkan.
Menurutnya berdasarkan data Pemkot Palu menunjukkan adanya tren pengiriman komoditas dari Sulawesi Tengah ke Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.
Kendati demikian, pengelolaan arus distribusi selama ini lebih banyak dilakukan oleh pelaku usaha secara mandiri tanpa intervensi kebijakan yang kuat dari pemerintah daerah.
“Pemerintah harus ambil peran. Tidak bisa hanya mengandalkan swasta. Kita akan perkuat regulasi dan fasilitasi, agar aktivitas perdagangan ini lebih terstruktur dan berkelanjutan,” kata Hadianto.
Ia menambahkan, kerja sama ini juga akan menguntungkan pelaku UMKM dan petani di Palu karena akan membuka akses pasar yang lebih luas dan stabil di Kalimantan Timur, termasuk kawasan sekitar IKN yang menjadi pusat pertumbuhan baru.
Pemkot Palu juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari best practice Pemkot Balikpapan dalam pengelolaan pemerintahan, pelayanan publik, serta pengembangan infrastruktur kota berbasis lingkungan dan tata kelola keuangan yang dinilai lebih tertib dan sistematis.
Hadianto menuturkan bahwa pihaknya akan menyusun peta jalan (roadmap) percepatan kerja sama berdasarkan hasil kunjungan ini, dengan target implementasi awal dalam waktu enam bulan ke depan.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyambut positif kunjungan kerja tersebut dan menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antar wilayah sebagai respon terhadap tantangan ketersediaan pasokan, terlebih dalam konteks pembangunan IKN yang membutuhkan dukungan logistik besar dan berkelanjutan.
“Sulawesi Tengah, termasuk Palu, selama ini menjadi salah satu pemasok utama bahan pangan seperti sayur, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya. Maka dari itu, sinergi seperti ini harus terus kita dorong,” ujar Rahmad.
Menurut Rahmad, selain di sektor perdagangan dan logistik, kolaborasi antar wilayah juga perlu diperluas ke sektor pariwisata karena letak geografis kedua daerah yang relatif dekat dan saling melengkapi potensi wisatanya.
Ia menilai bahwa pengembangan paket wisata terpadu antara Balikpapan dan Palu bisa menjadi magnet baru bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, terlebih dengan proyeksi pertumbuhan kunjungan ke IKN dalam beberapa tahun ke depan.
“Potensi wisata bahari dan wisata alam di Palu sangat luar biasa. Ini bisa dikolaborasikan dengan wisata urban dan ekowisata di Balikpapan. Posisi geografis kita sangat mendukung,” tambahnya.
Rahmad optimis dengan sinergi lintas daerah kerja sama yang dijalin dapat menjadi model kolaborasi antardaerah di Indonesia, khususnya dalam mendukung pengembangan kawasan strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).
