Pemkot Balikpapan optimalkan efisiensi birokrasi jaga layanan publik

Meskipun setiap tahun rata-rata ada sekitar 200 pegawai yang pensiun, kami tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat agar tidak terganggu

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, terus berupaya mengoptimalkan efisiensi birokrasi guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan prima dan responsif di tengah penyesuaian jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa purna tugas.

"Meskipun setiap tahun rata-rata ada sekitar 200 pegawai yang pensiun, kami tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat agar tidak terganggu," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan Purnomo di Balikpapan, Senin, (18/5).

Ia menjelaskan, penataan komposisi pegawai saat ini diselaraskan dengan aturan nasional terkait pembatasan belanja pegawai yang ideal, yakni maksimal 30 persen dari total APBD. Kebijakan ini diambil agar porsi anggaran daerah tetap sehat dan dapat dialokasikan lebih besar untuk pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat.

"Bila belanja pegawai suatu daerah sudah menyentuh batas tersebut, kuota formasi penerimaan pegawai baru memang disesuaikan oleh pemerintah pusat. Ini menjadi momentum bagi kami untuk melakukan penataan organisasi yang lebih ramping dan efisien," ujarnya.

Lanjutnya, guna menjaga pemenuhan tenaga di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, Pemkot Balikpapan memaksimalkan berbagai skema strategis, salah satunya melalui pemanfaatan tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang dikoordinasikan secara terpusat. Langkah ini dilakukan secara selektif dan akuntabel guna memastikan seluruh tenaga pendidik yang bertugas tetap memenuhi kualifikasi resmi.

“Perekrutan tenaga pendidik terpusat melalui Dinas Pendidikan dan wajib terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini penting untuk menjaga standardisasi kualitas mutu pendidikan di Balikpapan," kata Purnomo.

Selain itu, program pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga terus berjalan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian status hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi.

BKPSDM Balikpapan mencatat, komposisi aparatur di Kota Minyak saat ini cukup dinamis dengan kontribusi yang seimbang, di mana keterwakilan pegawai perempuan mendominasi dengan selisih positif sekitar 5 persen dibandingkan pegawai laki-laki.

Purnomo meyakini, dengan manajemen talenta yang tepat dan pemanfaatan teknologi digital, efektivitas kinerja pelayanan publik di Balikpapan akan tetap terjaga secara berkelanjutan. (Adv Diskominfo Balikpapan).