10 tahun pemerintahan Jokowi bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan

Jakarta (ANTARA) - Pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia terus dipacu sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi yang terus mencatatkan pertumbuhan secara berkelanjutan juga harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketika tingkat kesejahteraan masyarakat makin baik, maka sumber daya manusia (SDM) Indonesia juga makin mampu berkontribusi untuk pembangunan dan perkembangan ekonomi dalam negeri.

Oleh karena itu, Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan dengan cara, antara lain membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan dan keunggulan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta menetapkan kebijakan yang mendukung penghiliran dan meningkatkan daya tarik investasi.

Dalam perjalanan 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, indikator kesejahteraan masyarakat pun semakin meningkat, ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen di tahun 2024 dan angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83 persen pada 2024. Pada tahun yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen.

Ekonomi Indonesia mampu selalu terjaga di kisaran 5 persen, bahkan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen. Lapangan kerja pun bertambah sebanyak 21,3 juta dalam kurun waktu 2015-2024.

Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70 persen, mencapai 259 miliar dolar AS pada 2023. Nilai ekspor Indonesia pada Juli 2024 mencapai 22,21 miliar dolar AS atau naik 6,55 persen dibanding ekspor pada Juni 2024. Sementara jika dibandingkan dengan Juli 2023, nilai ekspor naik sebesar 6,46 persen.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah terus menjaga inflasi agar tetap terkendali dalam sasaran, melalui koordinasi dari pusat hingga daerah dan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Inflasi Indonesia dapat terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen.

Pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Industri perbankan tetap berdaya tahan dan mampu menyalurkan kredit, terutama untuk UMKM, sektor produktif dan pembiayaan hijau.

Ketika guncangan terjadi, pemerintah siap dan mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meredam guncangan dari berbagai dampak rambatan global, sebagaimana yang ditunjukkan saat pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik yang terjadi di dunia.

Selain itu, pemerintah memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat kelas bawah dan rentan, termasuk melalui pemberian bantuan sosial dan subsidi untuk menjaga daya beli, sehingga masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Pendapatan negara dimaksimalkan, dan belanja negara juga dibuat lebih efisien dan produktif, termasuk untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang semakin dirasakan kemajuannya oleh masyarakat, mulai dari jalan tol, bendungan dan irigasi, pelabuhan dan bandara, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Reformasi pajak terus dilanjutkan melalui peningkatan basis pajak dan penambahan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Sementara realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp338 triliun per Juli 2024, setara 68,7 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp492 triliun.

Menurut Peneliti ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf R Manilet, pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ada beberapa pencapaian yang perlu diapresiasi, antara lain tren jumlah penduduk miskin dan pengangguran relatif mengalami penurunan.

Namun di sisi lain, terjadi penurunan kelas menengah, yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pandemi dan relatif masih tingginya proporsi pekerja atau ekonomi informal dalam struktur perekonomian Indonesia.

Besarnya proporsi pekerja sektor informal menjadikan banyak masyarakat rentan untuk terkena dampak dari gejolak perekonomian dan ketika gejolak perekonomian terjadi mereka yang kemudian bekerja di sektor informal umumnya akan terdistorsi pendapatannya, sehingga di saat yang bersamaan juga akan berdampak terhadap kesejahteraan mereka.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama menengah ke bawah, juga perlu diimbangi dengan upaya penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik masyarakat atau angkatan kerja saat ini.

Ke depan, upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi juga perlu diimbangi dengan upaya memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan kemudian dapat dirasakan oleh semua kelompok golongan.

Bantuan sosial ataupun subsidi ke kelas menengah yang rentan juga diperlukan untuk memastikan mereka tidak sangat tertekan daya belinya ketika terjadi goncangan perekonomian.


APBN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperkuat lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Demikian juga, bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Ke depan, APBN tetap digunakan untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi dan menjadi bantalan dalam meredam dampak guncangan global.

Oleh karena itu, arsitektur APBN 2025 akan memberikan penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan yang akan datang.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU-APBN) Tahun Anggaran 2025, pendapatan negara dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, dan belanja negara direncanakan mencapai sebesar Rp3.613,1 triliun.

Belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk meningkatkan, antara lain pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga terus mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial.

Penguatan penghiliran dan transformasi hijau akan dilanjutkan untuk memperluas kegiatan ekonomi yang bernilai tambah tinggi, rendah emisi, dan berorientasi ekspor.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara juga terus dilanjutkan dengan pembiayaan oleh pemerintah dan investor. Perlindungan sosial tetap dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rentan, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terus dipacu melalui optimalisasi segala sumber daya dalam negeri maupun dukungan investasi untuk mewujudkan Indonesia yang maju bagi kehidupan masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera.