Paser (ANTARA) - DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2024 di Ruang Rapat Baling Seleloi, Senin (16/10).
Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi memimpin rapat paripurna itu. Bupati Paser Fahmi Fadli, unsur ketua dan anggota DPRD Paser, serta unsur Forkopimda Kabupaten Paser turut hadir dalam rapat paripurna di Tanah Grogot, Kabupaten Paser itu.
Penyampaian dan penyerahan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2024 diawali penjelasan umum mengenai nota keuangan dilanjutkan penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD Paser.
"Kami memerintahkan Badan Anggaran DPRD untuk dapat melakukan pembahasan terhadap Nota keuangan Raperda tentang APBD 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan," Kata Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi selaku pimpinan rapat.
Dalam Nota Keuangan Rancangan Peraturan tentang APBD 2024 yang disampaikan Bupati Paser Fahmi Fadli, total pendapatan pada 2024 direncanakan sebesar Rp3,946 triliun dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya diperkirakan sebesar Rp600 milyar.
Baca juga: Satpol PP Paser bentuk prabinmas jelang Pemilu 2024
Rincian Rancangan APBD 2024 itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 197, 86 miliar, pendapatan transfer daerah Rp3, 148 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp800 juta.
"Total anggaran tersebut, diarahkan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer," ujar Fahmi.
Fahmi menyebut belanja daerah itu mempertimbangkan Agenda Pemerintah Pusat pada 2024, terutama perihal rencana pemindahan sebagian pemerintahan nasional ke IKN Nusantara dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, serta agenda lain nasional yang berdampak terhadap Kabupaten Paser.
"Penentuan alokasi anggaran dan skala prioritas, dilakukan penyesuaian termasuk yang terkait dengan belanja yang akan memperkuat posisi Paser salah satunya sebagai Kabupaten penyangga," kata Bupati Fahmi.(Adv)
Baca juga: Bawaslu Paser libatkan media awasi pelanggaran pemilu
