Pemkab Mahulu kampanyekan kewajiban pajak demi dongkrak PAD

Ujoh Bilang, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu), Kalimantan Timur, mengintensifkan kampanye kewajiban pembayaran pajak guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Jika PAD Mahulu meningkat, dampak positifnya adalah pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat turut meningkat," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mahulu Josman di Ujoh Bilang, Kaltim, Kamis. 

Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023 Kabupaten Mahulu sebesar Rp1,75 triliun.

APBD sebesar Rp1,75 triliun tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah yang semula senilai Rp11,2 miliar menjadi Rp13,8 miliar, atau bertambah Rp2,6 miliar.

Namun, Josman menyebut sumbangan PAD untuk APBD kabupaten itu dinilai belum signifikan.

Baca juga: Tiga desa di Mahakam Ulu dapat bantuan stimulan internet desa

"Peningkatan PAD, kami harapkan mulai terlihat pada tahun depan lewat kampanye kewajiban pembayaran pajak itu," katanya.

Sementara, pendapatan transfer pemerintah pusat senilai Rp1,48 triliun di APBD 2023 murni, naik menjadi Rp1,73 triliun pada APBD Perubahan. Peningkatan perubahan itu mencapai Rp248,3 miliar.

Peningkatan PAD, menurut Josman, menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan, terutama pengukuran kapasitas daerah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk pelayanan publik.

Penarikan pajak di Mahulu telah diatur melalui peraturan daerah tentang pelaksanaan pemungutan pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan atas tanah dan bangunan, pajak sarang burung walet dan lainnya.

Baca juga: Legislator Kaltim minta perbaikan infrastruktur sekolah di Mahulu

"PAD menjadi minim karena karena tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah. Bahkan terkait organisasi perangkat daerah (OPD), saat ini baru dua OPD yang menyampaikan Nomor Objek Pajak ke Bapenda," katanya.

Dua OPD itu, lanjut Josman, adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostandi) Mahulu, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Mahulu.